Simalungun, Sumatera Utara — MediaViral.co
Ini bukan lagi sekadar persoalan sampah. Ini telah menjelma menjadi dugaan skandal lingkungan yang memalukan dan berpotensi mengancam kesehatan warga. Gunungan limbah menguasai kawasan Kampung Tempel Kubah, membusuk di ruang terbuka, menyebarkan bau menyengat, serta menghadirkan ancaman penyakit bagi masyarakat sekitar.
Tumpukan sampah yang tak terkendali ini sebelumnya diduga berasal dari aktivitas CV Delima. Namun, fakta di lapangan mulai mengarah pada dugaan yang lebih luas—limbah tersebut juga diduga berasal dari kawasan industri Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yakni PT Basic Internasional Sumatera.
Jika dugaan ini benar, maka persoalan ini tidak lagi bisa dianggap sebagai kelalaian biasa. Publik menilai ada indikasi pembuangan limbah yang tidak sesuai prosedur hingga berdampak langsung ke lingkungan permukiman warga.
Ironisnya, wilayah yang seharusnya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi justru diduga berubah menjadi sumber persoalan lingkungan. Sampah plastik, limbah campuran, hingga material yang tidak layak buang kini menumpuk tanpa pengelolaan yang jelas. Warga pun terpaksa hidup berdampingan dengan bau tidak sedap, serbuan lalat, serta kekhawatiran akan munculnya penyakit.
Hingga saat ini, belum terlihat langkah konkret dari pihak terkait. Kondisi tersebut memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat—apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang bertanggung jawab?
Warga mengaku tidak hanya resah, tetapi juga mulai geram dengan situasi yang berlarut-larut.
“Kalau ini benar berasal dari kawasan industri, berarti kami dijadikan tempat pembuangan. Ini sudah keterlaluan dan harus diusut,” ujar salah satu warga.
Sampai berita ini diterbitkan, pihak-pihak yang disebutkan belum memberikan klarifikasi resmi. Ketiadaan tanggapan tersebut semakin memperkuat dorongan masyarakat agar persoalan ini segera diusut secara transparan.
Jika dugaan ini terbukti, maka pihak terkait dapat dikenakan sanksi hukum sesuai peraturan yang berlaku, di antaranya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memuat ancaman pidana dan denda bagi pelanggaran pencemaran lingkungan.
Masyarakat mendesak pemerintah daerah, pengelola kawasan industri, serta Dinas Lingkungan Hidup untuk tidak lepas tangan. Mereka juga meminta aparat penegak hukum turun langsung mengusut dugaan ini hingga tuntas.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, warga khawatir lingkungan tempat tinggal mereka akan semakin memburuk dan berdampak serius terhadap kesehatan.
Bagi masyarakat, ini bukan sekadar persoalan sampah. Ini adalah persoalan keselamatan hidup yang membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar janji.
(Rijal)
