OKI, Sumatera Selatan – MediaViral.co
Keluhan masyarakat terhadap sistem pengupahan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) semakin mengemuka. Sejumlah pihak menilai terdapat ketidakadilan dalam sistem penggajian, di mana sebagian pegawai yang dinilai tidak optimal dalam bekerja tetap menerima gaji dan fasilitas besar, sementara pegawai yang benar-benar bekerja hanya menerima penghasilan minim.
Salah seorang masyarakat mengungkapkan bahwa kondisi tersebut dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan bagi para pekerja yang aktif menjalankan tugas pelayanan publik setiap hari.
“Negara terlalu banyak membiayai PNS yang tidak bisa bekerja, sementara yang benar-benar bekerja hanya dibayar Rp300 ribu sampai Rp500 ribu per bulan sebagai P3K paruh waktu. Ini sangat tidak adil,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu segera melakukan pembenahan mendasar terhadap sistem kerja dan pengupahan di lingkungan pemerintahan Kabupaten OKI agar lebih transparan dan berkeadilan.
Masyarakat berharap setiap pegawai mendapatkan hak sesuai dengan kontribusi dan beban kerja yang dijalankan. Pegawai yang bekerja dengan baik dan memiliki dedikasi tinggi dinilai layak memperoleh penghasilan yang memadai, sementara pegawai yang kurang aktif juga perlu dievaluasi berdasarkan kinerjanya.
“Yang bekerja harus mendapatkan hak sesuai prestasi dan beban kerja yang diemban. Tidak boleh ada diskriminasi atau ketidakadilan dalam sistem pengupahan,” katanya.
Keluhan tersebut semakin menguat setelah muncul informasi mengenai sejumlah P3K paruh waktu yang disebut bekerja keras membantu pelayanan publik di berbagai dinas dan instansi pemerintah daerah, namun hanya menerima penghasilan minim tanpa fasilitas tambahan.
Di sisi lain, masyarakat juga menyoroti adanya sebagian PNS yang dinilai kurang maksimal dalam bekerja, namun tetap menerima gaji pokok, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), serta berbagai tunjangan lainnya.
“Jangan sampai orang yang bekerja penuh dedikasi justru mendapatkan penghasilan minim, sementara yang kurang maksimal menikmati berbagai fasilitas dari uang rakyat. Sistem seperti ini harus segera diperbaiki,” tegas warga lainnya.
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten OKI bersama dinas terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan tenaga kerja dan pengupahan di lingkungan pemerintahan daerah. Mereka juga meminta adanya kebijakan yang lebih berpihak kepada pegawai yang aktif bekerja dan berkontribusi nyata dalam pelayanan publik.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten OKI maupun instansi terkait mengenai keluhan tersebut. (mediaviral.co)
