Lampung Utara – MediaViral.co
Sudah lebih dari satu bulan sejak Surat Keputusan (SK) terbit, namun ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Lampung Utara masih dibiarkan menggantung tanpa kepastian gaji. Bekerja jalan, tanggung jawab penuh, tapi hak paling dasar justru tak kunjung dibayarkan.
Kondisi ini memicu kemarahan dan kekecewaan mendalam. Para PPPK paruh waktu menilai Pemerintah Daerah Lampung Utara telah memperlakukan mereka layaknya tenaga “kelas dua” dalam sistem birokrasi.
“Jangan jual alasan gaji dirapel tiga bulan. Perut kami tidak bisa dirapel. Anak dan keluarga kami hidup hari ini, bukan triwulan,” tegas salah satu PPPK paruh waktu.
Ironisnya, mayoritas PPPK paruh waktu merupakan lulusan perguruan tinggi yang menempuh pendidikan secara sah dan akademis. Mereka bukan hasil jalan pintas, bukan “nembak ijazah”, melainkan sarjana yang duduk di bangku kuliah bertahun-tahun demi mengabdi kepada negara.
Namun realitas berkata lain. Setelah resmi diangkat, mereka justru diperlakukan seolah tak bernilai. Bekerja tanpa kepastian gaji dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap martabat intelektual dan profesional aparatur negara.
“Kami ini aparatur negara, bukan relawan. Negara jangan sok bicara SDM unggul kalau sarjananya sendiri diperlakukan seperti beban,” ujar PPPK lainnya dengan nada geram.
Lebih jauh, keterlambatan pembayaran gaji ini dinilai sebagai bukti buruknya perencanaan anggaran dan lemahnya keberpihakan pemerintah daerah terhadap tenaga kerja lokal yang sah dan legal. Kebijakan rapel disebut hanya akal-akalan birokrasi untuk menutupi kelambanan administrasi.
Para PPPK paruh waktu mendesak Bupati Lampung Utara, DPRD, dan instansi terkait untuk segera bertanggung jawab. Mereka meminta kejelasan waktu pembayaran, bukan janji kosong yang terus diulang.
“Jangan paksa kami kehilangan kepercayaan pada negara. Kesabaran ada batasnya. Kalau pemerintah terus diam, ini bukan lagi kelalaian, tapi pengabaian,” pungkasnya. (mediaviral.co)
