Kayuagung, OKI, Sumatera Selatan – MediaViral.co
Polemik pemangkasan anggaran belanja media dalam APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Tahun Anggaran 2026 memasuki babak baru. Alih-alih menunjukkan sikap bertanggung jawab, DPRD OKI justru terkesan saling lempar kesalahan dengan pihak eksekutif, dan menegaskan bahwa kebijakan kontroversial tersebut bukan berasal dari inisiatif legislatif.
Ketua DPRD OKI, Farid Hadi Sasongko, menyatakan bahwa penyusutan anggaran publikasi media merupakan usulan murni dari pihak eksekutif sebagai bagian dari penataan belanja daerah.
“Penyusunan program dan rincian anggaran merupakan kewenangan eksekutif,” ujar Farid dengan nada defensif, seolah ingin melepaskan DPRD dari dampak kebijakan tersebut.
Pernyataan itu dinilai mengindikasikan upaya DPRD untuk mencuci tangan dari kebijakan yang dianggap kontraproduktif terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Farid bahkan menegaskan bahwa DPRD hanya menjalankan fungsi persetujuan dan pengawasan, tanpa terlibat dalam substansi penyusunan anggaran.
“DPRD menjalankan fungsi persetujuan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,” katanya, berlindung di balik dasar hukum.
Senada, Anggota Komisi III DPRD OKI, Feri Indratno, menyebut pemangkasan anggaran media sebagai konsekuensi dari menurunnya dana transfer pemerintah pusat ke daerah. Ia mengklaim DPRD tidak melakukan pengurangan terhadap anggaran yang diajukan eksekutif.
“Pengajuan dari eksekutif tidak kami kurangi. Ini murni dampak efisiensi fiskal,” kilah Feri.
Namun, sikap saling lempar tanggung jawab ini justru menimbulkan tanda tanya besar di tengah publik. DPRD sebagai representasi rakyat dinilai enggan bertanggung jawab atas kebijakan yang berdampak langsung pada keberlangsungan media dan kualitas informasi publik.
Padahal, media memiliki peran strategis dalam mengawal jalannya pemerintahan, membuka ruang kritik, serta menyuarakan kepentingan masyarakat. Minimnya sensitivitas DPRD terhadap hal ini memunculkan dugaan bahwa langkah tersebut lebih ditujukan untuk menghindari sorotan dan kritik publik dibanding memperbaiki tata kelola anggaran.
(Tim/Red)
