Jakarta – MediaViral.co
Presiden RI, Prabowo Subianto, kembali membuat pernyataan yang mengguncang ruang publik. Lewat program Makan Bergizi Gratis (MBG), Prabowo mengklaim mampu menciptakan 1 juta lapangan kerja baru. Anggarannya? Fantastis: Rp350 triliun per tahun.
Angka itu bukan recehan. Itu uang rakyat.
Di tengah kondisi ekonomi yang masih menekan daya beli masyarakat, publik mulai bertanya: apakah program ini benar-benar solusi jangka panjang, atau justru proyek raksasa yang berisiko jadi ladang kepentingan?
Rp350 Triliun per Tahun, Mengalir ke Mana?
Jika Rp350 triliun dibagi ke sekitar 53 juta siswa, maka setiap anak setara dengan menerima sekitar Rp6,6 juta per tahun atau Rp550 ribu per bulan. Nominal itu dinilai cukup untuk membantu kebutuhan sekolah seperti SPP, buku, hingga perlengkapan pendidikan.
Sebagian masyarakat mempertanyakan prioritas kebijakan. Mengapa dana sebesar itu dihabiskan untuk konsumsi harian, bukan untuk memperkuat pendidikan langsung atau memperbaiki fasilitas sekolah yang masih banyak rusak?
“Ini soal arah kebijakan. Mau membangun kecerdasan jangka panjang atau sekadar program populis?” ujar sejumlah warganet dalam perdebatan panas di media sosial.
Klaim 1 Juta Lapangan Kerja, Riil atau Statistik?
Pemerintah menyebut program MBG akan menggerakkan sektor pertanian, UMKM, distribusi pangan, hingga tenaga dapur di daerah. Tapi publik menuntut transparansi: 1 juta lapangan kerja itu pekerjaan tetap atau hanya proyek musiman? Penuh waktu atau paruh waktu? Berapa lama bertahan?
Tanpa data rinci, klaim besar itu dinilai rawan menjadi sekadar angka politis.
Pengamat politik Rocky Gerung termasuk yang lantang mengkritisi program ini. Ia menekankan pentingnya akuntabilitas dan pengawasan ketat, mengingat nilai anggarannya sangat besar dan bersumber dari APBN.
Kekhawatiran Publik: Program Sosial atau Proyek Elite?
Di ruang publik, muncul kekhawatiran bahwa proyek raksasa dengan nilai ratusan triliun rupiah berpotensi rawan penyimpangan jika tidak diawasi ketat. Sejarah panjang proyek besar di Indonesia kerap meninggalkan catatan masalah tata kelola.
Hingga kini memang belum ada temuan resmi penyimpangan dalam program tersebut. Namun besarnya anggaran membuat publik menuntut transparansi penuh: siapa pengelola pengadaan? Siapa distributor? Bagaimana mekanisme auditnya? Siapa yang mengawasi?
Karena satu hal yang pasti: uang Rp350 triliun itu bukan milik pejabat. Itu uang rakyat.
Antara Gizi dan Politik
Program makan bergizi memang memiliki tujuan mulia: memperbaiki kualitas gizi anak bangsa. Tetapi dalam politik, angka besar selalu mengundang tanda tanya.
Apakah ini langkah strategis membangun sumber daya manusia?
Ataukah kebijakan dengan aroma politik kuat menjelang kontestasi kekuasaan berikutnya?
Publik kini menunggu bukan sekadar janji dan klaim. Yang ditunggu adalah bukti di lapangan: transparansi anggaran, data terbuka, serta dampak nyata bagi rakyat kecil.
Karena pada akhirnya, sejarah akan mencatat: apakah Rp350 triliun itu menjadi investasi masa depan bangsa, atau sekadar proyek raksasa yang meninggalkan polemik. (mediaviral.co)
