Lampung – MediaViral.co
Maraknya razia terhadap praktik “pengecor” BBM di sejumlah SPBU dalam sepekan terakhir menuai perhatian masyarakat, khususnya warga di daerah pedalaman. Penindakan yang dilakukan aparat bertujuan memberantas penimbunan dan penyalahgunaan BBM subsidi. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut dinilai berpotensi mempersulit akses energi bagi masyarakat desa yang selama ini bergantung pada pembelian BBM menggunakan jeriken.
Di berbagai wilayah pedalaman Lampung, jarak menuju SPBU terdekat dapat mencapai 30 hingga 50 kilometer. Kondisi ini membuat warga tidak memiliki banyak pilihan selain membeli BBM dalam jumlah kecil untuk kebutuhan sehari-hari, seperti menghidupkan genset, mesin perahu, traktor, hingga kendaraan operasional ke kebun dan ladang.
Masyarakat menilai tidak semua pembelian BBM menggunakan jeriken dapat disamakan dengan praktik penimbunan ilegal. Sebab, sebagian besar warga hanya membeli dalam jumlah terbatas untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Akibat razia yang dilakukan tanpa solusi alternatif, pasokan BBM eceran di sejumlah desa mulai berkurang. Dampaknya, harga bensin eceran mengalami kenaikan cukup signifikan, dari sekitar Rp12 ribu menjadi Rp18 ribu per liter.
Kondisi tersebut turut berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Petani mengaku kesulitan pergi ke kebun, sementara nelayan mulai mengurangi aktivitas melaut akibat mahalnya biaya operasional.
Sejumlah pihak berharap pemerintah tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga menghadirkan solusi nyata untuk masyarakat pedalaman.
Salah satu solusi yang dinilai perlu dipercepat adalah pembangunan Pertashop atau SPBU mini di wilayah desa dan daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Dengan akses BBM resmi yang lebih dekat, masyarakat tidak lagi bergantung pada pengecer informal.
Selain itu, pemerintah juga diharapkan membuat skema kartu kendali BBM khusus masyarakat pedalaman. Melalui sistem tersebut, warga tetap dapat membeli BBM menggunakan jeriken dengan kuota tertentu dan data yang tercatat secara resmi.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga dinilai dapat melibatkan BUMDes maupun koperasi desa sebagai penyalur resmi BBM sementara. Langkah ini diyakini mampu menjaga kestabilan harga dan memastikan pasokan BBM tetap tersedia di desa-desa terpencil.
Masyarakat berharap penegakan hukum terhadap mafia BBM tetap dilakukan secara tegas, namun tidak sampai memutus akses energi bagi warga kecil yang menggantungkan hidupnya pada ketersediaan BBM. (mediaviral.co)
