Kayuagung, Sumatera Selatan – MediaViral.co
Proyek rehabilitasi los sayur di Pasar Kayuagung kembali menuai sorotan tajam dari warga dan pedagang. Anggaran yang digelontorkan pemerintah daerah dengan tujuan meningkatkan kenyamanan dan kelayakan pasar justru dinilai tidak memberikan dampak signifikan, bahkan memunculkan kekecewaan mendalam. Hasil pekerjaan dinilai jauh dari harapan, kualitas material diragukan, dan perubahan fisik bangunan dianggap nyaris tidak terlihat. Kamis, (01/01/2026).
Renovasi Baru, Kerusakan Sudah Muncul
Sejumlah pedagang mengeluhkan kondisi los sayur pasca-rehabilitasi yang dianggap hanya formalitas proyek. Salah seorang pedagang berinisial S, yang mewakili keluhan banyak pedagang lainnya, menyebut bahwa kondisi bangunan setelah direhab tidak jauh berbeda dengan sebelumnya.
Bahkan, ironisnya, beberapa bagian bangunan justru sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan, padahal proyek tersebut baru saja rampung.
“Ini namanya buang-buang anggaran. Katanya direhabilitasi, tapi hasilnya begini-begini saja. Perubahannya hampir tidak ada. Materialnya juga seperti murahan, lantai sudah mulai retak padahal baru seumur jagung,” ungkap S dengan nada kecewa.
Kondisi tersebut memicu pertanyaan besar di kalangan pedagang, mulai dari perencanaan proyek, pelaksanaan pekerjaan, hingga pengawasan di lapangan.
Kualitas Dipertanyakan, Pengawasan Dinilai Lemah
Pantauan di lokasi menunjukkan beberapa bagian lantai los tampak retak, finishing bangunan dinilai kasar, serta tidak adanya peningkatan signifikan terhadap kenyamanan dan fungsi los sayur. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa proyek tersebut tidak dikerjakan sesuai spesifikasi teknis yang seharusnya.
Pedagang berharap rehabilitasi pasar dapat meningkatkan kualitas fasilitas, kebersihan, dan kenyamanan, namun yang terjadi justru sebaliknya: pasar tetap kumuh, rusak, dan rawan menimbulkan masalah baru.
PPWI OKI Desak Audit dan Investigasi
Menanggapi polemik tersebut, Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), M. Abbas Umar, angkat bicara. Ia mendesak pemerintah daerah dan aparat berwenang untuk tidak menutup mata atas keluhan masyarakat.
“Pemerintah jangan diam. Ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Harus ada audit dan investigasi menyeluruh terhadap proyek ini, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan,” tegas Abbas.
Ia menambahkan, apabila dalam proses audit ditemukan adanya penyimpangan atau praktik korupsi, maka pihak-pihak yang terlibat, baik kontraktor maupun pengawas proyek, harus bertanggung jawab secara hukum.
“Jika terbukti ada unsur korupsi, kami minta penegak hukum menindak tegas sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3, dengan ancaman hukuman maksimal,” pungkasnya.
Menunggu Klarifikasi Pihak Terkait
Hingga berita ini diterbitkan, pihak media masih berupaya menghubungi kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, serta instansi pemerintah terkait guna memperoleh klarifikasi dan penjelasan resmi, demi menghadirkan pemberitaan yang berimbang dan objektif.
Masyarakat berharap polemik ini tidak berhenti sebagai keluhan semata, melainkan menjadi momentum evaluasi serius agar proyek-proyek publik benar-benar dikerjakan dengan kualitas yang layak, transparan, dan bertanggung jawab. (mediaviral.co)
