Proyek PSDA Purba Ganda Diduga Minim Transparansi, Papan Proyek Tak Terlihat dan K3 Dipertanyakan

Simalungun, Sumatera Utara — MediaViral.co

Pekerjaan rehabilitasi Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) di kawasan Purba Ganda, Kampung III, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, menjadi perhatian masyarakat.

Pantauan di lokasi pada Senin (14/9/2026) menunjukkan sejumlah pekerja sedang mengerjakan rehabilitasi saluran air. Namun, papan informasi proyek tidak terlihat di lokasi pekerjaan.

Kondisi tersebut membuat masyarakat kesulitan mengetahui informasi mengenai nama pelaksana, sumber anggaran, nilai kontrak, volume pekerjaan, dan waktu pelaksanaan proyek.

Material Bekas Diduga Digunakan

Selain masalah keterbukaan informasi, penggunaan material juga menjadi sorotan.

Pada pekerjaan pasangan batu, terlihat adanya batu bekas bongkaran yang diduga kembali digunakan. Pencampuran material juga dilakukan secara manual dan tidak terlihat penggunaan mesin molen.

Namun, apakah penggunaan material tersebut sesuai dengan spesifikasi pekerjaan atau tidak, perlu dipastikan melalui pemeriksaan dokumen kontrak dan keterangan dari pihak pelaksana.

K3 Pekerja Dipertanyakan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) para pekerja juga menjadi perhatian.

Sejumlah pekerja terlihat bekerja di sekitar saluran air tanpa perlengkapan keselamatan yang terlihat memadai. Padahal, pekerjaan di sekitar saluran memiliki risiko kecelakaan.

Penyedia jasa seharusnya memastikan pekerja mendapatkan alat pelindung diri serta bekerja sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku.

Tanah Hasil Korekan Diduga Diangkut

Selain itu, muncul dugaan tanah hasil korekan dari pekerjaan saluran diangkut menggunakan mobil dump truck dan kemudian dimanfaatkan atau diperjualbelikan.

Dugaan tersebut perlu mendapat penjelasan dari pihak pelaksana dan instansi terkait.

Masyarakat mempertanyakan apakah tanah hasil korekan tersebut memang boleh diangkut, siapa yang memberikan izin, ke mana tanah tersebut dibawa, serta apakah ada pencatatan atau dasar administrasinya.

Jika nantinya ditemukan adanya pelanggaran atau pemanfaatan material pekerjaan pemerintah tanpa dasar yang sah, persoalan tersebut tentu perlu diperiksa lebih lanjut.

Dinas dan APH Diminta Turun Tangan

Masyarakat meminta dinas terkait, Inspektorat, dan aparat penegak hukum (APH) melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut.

Pemeriksaan diharapkan meliputi dokumen kontrak, nilai anggaran, spesifikasi pekerjaan, volume pekerjaan, penggunaan material, penerapan K3, serta dugaan pengangkutan tanah hasil korekan.

Sampai saat ini, berbagai dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pemeriksaan dari pihak yang berwenang. Tidak dapat disimpulkan adanya pelanggaran sebelum terdapat bukti dan hasil pemeriksaan resmi.

MediaViral.co juga membuka ruang hak jawab bagi pihak pelaksana maupun instansi terkait untuk memberikan penjelasan mengenai proyek tersebut.

Masyarakat berharap proyek yang menggunakan anggaran negara dilaksanakan secara terbuka, sesuai spesifikasi, serta mengutamakan keselamatan para pekerja. (mediaviral.co)