Lampung Utara – Mediaviral.co
Rencana kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Kabupaten Lampung Utara batal terlaksana. Informasi pembatalan tersebut menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat, terutama terkait keresahan petani singkong yang tengah menghadapi anjloknya harga jual hasil panen.
Berdasarkan pantauan di lapangan, situasi di Lampung Utara sempat memanas setelah sejumlah petani mengeluhkan harga singkong yang terus turun hingga membuat sebagian dari mereka enggan menanam kembali. Bahkan, ada warga yang menyampaikan keluhannya dengan nada haru, “Rakyat sudah lapar, Pak,” menggambarkan beratnya kondisi ekonomi di kalangan petani.
Kendati Presiden tidak hadir, kabarnya Menteri Pertanian datang menggantikan untuk melakukan kunjungan ke wilayah tersebut. Namun, kedatangan menteri itu tetap disambut aksi protes dari kelompok petani singkong, meski jumlah massa tidak besar.
Para petani menduga turunnya harga singkong terjadi karena adanya kontrak impor yang dilakukan pemerintah dengan pihak luar negeri. Dugaan itu mengarah pada kebijakan yang membuat sejumlah perusahaan lebih memilih membeli singkong impor dibandingkan produk dalam negeri.
“Kalau kebijakan ini benar, berarti sama saja membunuh penghidupan jutaan petani kecil,” ujar seorang tokoh petani di Kecamatan Abung Selatan.
Selain persoalan pertanian, Presiden Prabowo semula dijadwalkan membahas evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lampung Utara. Program yang seharusnya menjadi upaya meningkatkan gizi anak-anak sekolah itu justru disebut-sebut rawan penyimpangan.
Informasi yang dihimpun Mediaviral.co menyebutkan, anggaran untuk satu porsi MBG mencapai Rp15.000, namun harga bahan baku yang digunakan diperkirakan hanya sekitar Rp4.500 per porsi. Setiap kecamatan mendapat jatah sekitar 300 porsi per hari. Jika data tersebut akurat, maka potensi selisih dana mencapai puluhan juta rupiah per kecamatan setiap harinya.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di daerah.
Ironisnya, di tengah keresahan masyarakat, pihak pemerintah daerah justru menyiapkan sekitar 500 siswa untuk menyambut Presiden dengan ucapan terima kasih. Hal ini menuai kritik dari sejumlah pihak yang menilai langkah itu sebagai bentuk pencitraan semata.
“Ini bukan lagi pembodohan publik, tapi upaya menutupi kenyataan yang sedang dihadapi rakyat,” kata salah satu aktivis sosial di Kotabumi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Istana maupun Kementerian Pertanian terkait pembatalan kunjungan Presiden dan isu yang berkembang mengenai harga singkong serta dugaan penyimpangan dana MBG di Lampung Utara. (***)
