Lampung Utara —
MediaViral.co
Kabar pahit menyelimuti pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu Kabupaten Lampung Utara yang dilaksanakan pada Rabu, 31 Desember 2025, tepat di penghujung tahun. Alih-alih menjadi momen harapan dan kebanggaan, pelantikan tersebut justru dibayangi isu yang mengundang kemarahan publik.
Beredar luas informasi di tengah masyarakat bahwa PPPK paruh waktu yang baru dilantik tersebut hanya akan menerima gaji sekitar Rp100.000 per bulan. Angka yang dinilai tidak masuk akal, tidak manusiawi, dan mencederai rasa keadilan sosial.
Tak sedikit warga menduga, penundaan pelantikan hingga akhir tahun berkaitan erat dengan kondisi keuangan daerah yang disebut-sebut berada di ambang krisis. Bahkan muncul narasi liar di masyarakat bahwa pemerintah daerah hampir pailit, sehingga tidak mampu membayar tenaga kerja secara layak.
“Kalau benar hanya digaji seratus ribu rupiah sebulan, ini bukan sekadar kebijakan keliru, tapi bentuk nyata tidak memanusiakan manusia,” ujar seorang warga Lampung Utara dengan nada geram.
Bekerja Sebulan, Digaji Tak Cukup untuk Ongkos Hidup Sehari
Dengan beban kerja yang menuntut tanggung jawab dan kedisiplinan layaknya aparatur pemerintah, publik mempertanyakan di mana letak nurani para pemimpin daerah. Bekerja selama sebulan penuh namun hanya menerima upah yang bahkan tidak cukup untuk kebutuhan makan beberapa hari, dinilai sebagai bentuk eksploitasi terselubung.
Kritik pun mengarah langsung kepada elit pemerintahan daerah. Masyarakat mempertanyakan komitmen pejabat dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat, khususnya bagi tenaga PPPK yang selama ini dianggap sebagai tulang punggung pelayanan publik.
“Kalau urusan korupsi, Lampung Utara katanya jagonya. Tapi kalau soal kesejahteraan rakyat, justru jauh api dari panggangan,” ungkap warga lain, mencerminkan kekecewaan yang meluas.
Isu Korupsi Kembali Diseret
Di tengah polemik ini, masyarakat juga kembali menyinggung rekam jejak dugaan praktik korupsi di Kabupaten Lampung Utara. Meski belum dibuktikan secara hukum secara menyeluruh, persepsi publik yang terlanjur terbentuk menyebut bahwa praktik penyelewengan anggaran diduga terjadi secara sistemik, dari level atas hingga bawah.
Narasi ini semakin memperkeruh suasana dan memperdalam ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah daerah, terutama ketika kesejahteraan pegawai justru terabaikan.
Harapan di Tengah Kepahitan
Di tengah badai kritik dan kemarahan publik, masyarakat tetap menyampaikan empati kepada para PPPK paruh waktu yang baru saja dilantik. Mereka dianggap sebagai korban dari kebijakan yang tidak berpihak.
“Selamat bagi mereka yang ikhlas bekerja dan baru dilantik. Bekerjalah dengan hati, semoga Tuhan membalas dengan rezeki di tempat lain,” ucap seorang tokoh masyarakat.
Pelantikan yang seharusnya menjadi simbol pengabdian dan harapan, kini berubah menjadi potret buram tata kelola pemerintahan daerah. Publik menanti klarifikasi resmi pemerintah Kabupaten Lampung Utara terkait besaran gaji PPPK paruh waktu dan kondisi keuangan daerah yang sebenarnya.
Satu hal yang pasti, jika kabar ini benar adanya, maka pertanyaan besar tentang rasa kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab moral para pemimpin daerah tak bisa lagi dihindari. (mediaviral.co)
