Kota Serang, Banten – MediaViral.co
Dugaan manipulasi data pendidikan kembali mencuat di Kota Serang. Sejumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yakni PKBM Fatmawati, PKBM Daguina, dan PKBM Insan Madani diduga melakukan rekayasa data Dapodik dan sarana prasarana (sarpras) demi meraup dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Sekolah (BOPS).
Ratusan siswa yang tercatat secara administratif di dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dipertanyakan keberadaannya. Pasalnya, berdasarkan penelusuran langsung awak media ke lokasi, aktivitas belajar mengajar nyaris tak terlihat.
Sekolah Sepi, Bangunan Minim Fasilitas
Saat didatangi, kondisi beberapa PKBM tersebut tampak memprihatinkan. Bangunan terlihat sepi tanpa aktivitas guru maupun siswa. Bahkan, di salah satu lokasi hanya terdapat satu ruangan yang digunakan, itu pun berada di rumah sederhana dengan fasilitas belajar yang jauh dari kata layak.
Pemandangan tersebut kontras dengan data resmi pemerintah yang mencatat jumlah peserta didik mencapai ratusan orang. Secara logika, angka sebesar itu seharusnya menunjukkan kegiatan belajar mengajar yang aktif dan berjalan normal. Namun fakta di lapangan justru berbeda.
Ketua RT dan warga sekitar saat dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui secara pasti jadwal kegiatan belajar mengajar.
“Kalau kegiatan belajar mengajar jarang terlihat. Orang jauh yang datang ke sini ada, tapi terkait kegiatan PKBM tidak kelihatan rutin, hanya waktu tertentu saja,” ujar salah satu warga.
Pernyataan ini semakin menguatkan dugaan adanya ketidaksesuaian antara data administrasi dan kondisi riil di lapangan.
Data Siswa Capai Ratusan
Berdasarkan hasil penelusuran, jumlah siswa yang tercatat di masing-masing PKBM cukup fantastis:
- PKBM Fatmawati: 214 siswa (117 laki-laki, 97 perempuan)
- PKBM Daguina: 170 siswa (105 laki-laki, 65 perempuan)
- PKBM Insan Madani: 195 siswa (132 laki-laki, 63 perempuan)
Dengan total ratusan siswa tersebut, muncul pertanyaan besar: di mana proses kegiatan belajar mengajar dilaksanakan? Jika rombongan belajar (rombel) hanya tercatat di atas kertas tanpa dukungan ruang belajar memadai dan aktivitas nyata, maka praktik tersebut berpotensi mengarah pada rekayasa data pendidikan.
PPWI Banten Minta Dinas Turun Tangan
Ketua DPD Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Banten, Abdul Kabir Albantani, saat dihubungi melalui telepon seluler menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan monitoring dan investigasi lapangan.
“Dengan adanya hasil monitoring dan investigasi tim di lapangan serta dugaan ketidaksesuaian pelaporan data Dapodik dan sarpras yang kami duga fiktif, kami meminta Pemerintah Kota Serang yang membidangi pendidikan nonformal segera turun ke lokasi PKBM tersebut,” tegasnya.
Ia juga memperingatkan, apabila dinas terkait tidak mengindahkan dugaan tersebut, pihaknya akan melaporkan kasus ini ke Inspektorat Kota Serang, Aparat Penegak Hukum (APH), hingga Kejaksaan Negeri Serang.
“Agar anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat kepada PKBM benar-benar digunakan sesuai peruntukannya,” tambah Abdul Kabir.
Pihak PKBM Belum Beri Klarifikasi
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKBM yang disebutkan belum memberikan keterangan resmi. Saat tim media mendatangi lokasi maupun kediaman pengelola, pihak sekolah tidak berada di tempat.
Kasus ini menjadi alarm keras bagi pengawasan pendidikan nonformal di Kota Serang. Jika dugaan manipulasi data benar terjadi, maka bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai hak masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan berkualitas. (mediaviral.co)
