Lampung Barat — MediaViral.co
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas pangan dan memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui kegiatan Pelepasan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk alokasi Oktober–November 2025. Acara tersebut terlaksana di Gudang Bulog Subdivre Lambar, Pekon Watas, Kecamatan Balik Bukit, pada Jumat (28/11/2025).
Pelepasan penyaluran secara simbolis dilakukan oleh Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Danang Hari Suseno, S.Ag., M.H., yang hadir mewakili Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus. Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, anggota DPRD Lampung Barat, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, perwakilan Polres Lampung Barat, Kodim 0422/LB, para camat, serta pemerintah pekon.
Instruksi Presiden dan Prioritas Stabilitas Pangan
Dalam sambutannya, Danang menegaskan bahwa penyaluran CPP merupakan kebijakan strategis nasional sebagai tindak lanjut instruksi Presiden. Program ini dirancang untuk memastikan negara hadir menjamin keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi keluarga dengan penghasilan rendah.
“Ini adalah wujud kepedulian pemerintah agar masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang layak, baik dari sisi harga maupun volumenya,” ujarnya.
Tahun 2025 menjadi momentum penting karena alokasi CPP mengalami peningkatan. Bila sebelumnya bantuan yang diberikan hanya berupa beras, kini pemerintah menambahkan bantuan minyak goreng sebanyak 4 liter untuk setiap keluarga penerima manfaat. Total 29.559 KPM di Kabupaten Lampung Barat tercatat akan menerima manfaat langsung dari program CPP periode ini.
Rangkaian Bantuan: BLTS Kesra Ikut Disalurkan
Selain CPP beras dan minyak goreng, pemerintah beberapa hari sebelumnya juga menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sektor Kesejahteraan (BLTS Kesra) senilai Rp900 ribu kepada 37.752 KPM melalui dua mekanisme: Kartu KKS dan Kantor Pos.
Penyaluran bantuan yang berkelanjutan ini, menurut Danang, tidak hanya sekadar bentuk perlindungan sosial, tetapi juga berfungsi sebagai stimulus ekonomi, terutama di tengah kenaikan harga sejumlah komoditas pangan pokok.
“Tujuan penyaluran kali ini untuk mengurangi beban masyarakat miskin, menekan kerawanan pangan, serta membantu pemerintah mengendalikan inflasi akibat lonjakan harga beras dan minyak goreng,” tambahnya.
Penggunaan Data Terbaru DTSEN untuk Penyaluran Tepat Sasaran
Tahun 2025 mulai diberlakukan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penyaluran, menggantikan data P3KE.
Perubahan ini dinilai sebagai langkah konkret menuju implementasi Satu Data Indonesia, yang diharapkan dapat meningkatkan akurasi, efektivitas, dan ketepatan sasaran bantuan pemerintah ke masyarakat.
Instruksi Teknis untuk Menjamin Kelancaran Distribusi
Agar distribusi berjalan tanpa hambatan, Danang meminta seluruh camat, peratin, lurah, dan TKSK untuk terlibat aktif dalam pengawasan serta memastikan administrasi penyaluran sesuai standar operasional dan petunjuk teknis yang berlaku.
“Penyaluran dikatakan sukses bukan hanya dari komoditinya tersalur, tetapi juga administrasinya tertib dan sesuai petunjuk teknis,” tegasnya.
Danang juga menegaskan pentingnya penunjukan penanggung jawab distribusi di setiap pekon serta penguatan koordinasi bersama seluruh unsur penyelenggara.
Apresiasi kepada Bulog dan OPD Terkait
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyampaikan apresiasi kepada Perum Bulog serta seluruh OPD yang telah berkolaborasi sehingga kegiatan penyaluran dapat terlaksana dengan baik dan mencapai cakupan 100 persen.
Selain itu, Danang berpesan kepada masyarakat penerima manfaat agar menggunakan bantuan dengan bijak dan melaporkan apabila terdapat ketidaksesuaian.
“Jika ada kekurangan baik dari kualitas maupun jumlah, sampaikan segera secara baik kepada pihak penyedia agar tidak menimbulkan kekisruhan,” tutupnya. (mediaviral.co)
