OKU Timur/SumatraSelatan,
koranpemberitaankorupsi.id
Pemuda Muhammadiyah Sumatera Selatan menyatakan sikap tegas menyikapi maraknya pemberitaan tentang pengecer pupuk bersubsidi yang diduga menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di Kabupaten OKU Timur provinsi Sumatra Selatan. Mereka menegaskan kesiapan menampung aspirasi petani dan membawa kasus ini langsung ke Kementerian Pertanian (Kementan).
Wakil Ketua PWPM Sumsel Bidang Pertanian dan Perkebunan, Fahmi, mengatakan bahwa pihaknya tak akan tinggal diam jika praktik-praktik merugikan petani dibiarkan. Ia menekankan pentingnya distribusi pupuk yang adil dan sesuai regulasi. “Kami siap mengawal keluhan petani. Ini menyangkut hak dasar petani kita,” ujarnya kepada wartawan, sabtu(14/6/2025).
Fahmi menjelaskan bahwa pihaknya sedang mengumpulkan data dan laporan dari petani di lapangan yang mengaku kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi dengan harga yang melebihi dari HET. Beberapa laporan menyebutkan pengecer menjual pupuk jauh di atas HET,hampir semua pengecer diduga melanggar dengan dalih biyaya tambahan angkut, kuli dan lainnya.
Di kabupaten OKU Timur rata- rata oknum pengecer menjual pupuk bersubsidi berkisaran 260-300 ribu per pasang(Urea+Phonska) di tingkat petani.
“Kementerian Pertanian sangat gencar mengutamakan kesejahteraan petani, terutama soal pupuk—baik dari kuota hingga harga jual. Kalau ada yang main-main, harus ditindak,” tegas Fahmi, merujuk pada instruksi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang kerap menyoroti kecurangan dalam rantai distribusi pupuk.
Menteri Pertanian sendiri dalam berbagai kesempatan telah menyatakan tidak segan memutus izin operasi distributor jika terbukti menjual pupuk bersubsidi di atas HET. “Itu jelas-jelas melanggar aturan dan merugikan petani. Negara hadir untuk mereka,” kata Amran beberapa waktu lalu.
PWPM Sumsel menilai pentingnya sinergi antara pengawasan di daerah dengan penegakan di pusat. Menurut Fahmi, langkah membawa isu ini ke Kementan bukan untuk memperkeruh suasana, tapi justru mendorong perbaikan sistemik. “Kita ingin Kementan turun langsung, mengevaluasi izin para pengecer yang nakal,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemuda Muhammadiyah juga menegaskan komitmen mereka dalam mengawal agenda swasembada pangan Pemerintahan Prabowo-Gibran. Salah satu fokusnya adalah memastikan distribusi pupuk kepada petani tidak terhambat oleh praktik kecurangan di lapangan.
“Ini sudah jadi arahan Pimpinan Pusat. Kami diminta aktif turun mengawal persoalan pangan dan pertanian, termasuk distribusi pupuk. Kita ingin solusi nyata, bukan janji,” ucap Fahmi lagi.
PWPM Sumsel mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah di OKU Timur untuk ikut terlibat dalam pengawasan dan pelaporan jika menemukan praktik jual-beli pupuk di atas HET. “Kalau petani kita makin tercekik, bagaimana bisa kita bicara ketahanan pangan nasional?” pungkasnya.
koranpemberitaankorupsi.id
