Medan, Sumatera Utara – MediaViral.co
Langkah Pemerintah Kabupaten Batu Bara menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara memang terlihat formal. Namun di balik seremoni yang rapi di Auditorium BPK Medan, Selasa (31/03/2026), muncul satu pertanyaan tajam: apakah laporan itu benar-benar mencerminkan transparansi, atau sekadar rutinitas tahunan yang sarat kepentingan?
Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian, hadir langsung bersama jajaran elite—Wakil Bupati, Ketua DPRD, hingga para pejabat kunci keuangan daerah. Kehadiran lengkap ini seolah ingin mengirim pesan kuat: semua terkendali. Tapi publik tidak lagi mudah diyakinkan hanya dengan tampilan formalitas.
Penyerahan LKPD bukan sekadar administrasi. Ini adalah “gerbang penghakiman” bagi pengelolaan uang rakyat. Setiap angka, setiap laporan, berpotensi menjadi bom waktu jika ditemukan kejanggalan oleh auditor BPK.
Dokumen yang diserahkan memang terlihat lengkap—mulai dari Laporan Realisasi Anggaran hingga Neraca dan Catatan Keuangan. Namun pengalaman menunjukkan, justru di balik tumpukan laporan itulah sering tersembunyi celah, permainan angka, hingga potensi penyimpangan yang luput dari sorotan kasat mata.
Dalam pernyataannya, Bupati Baharuddin menyampaikan apresiasi kepada tim auditor BPK dan menyebut hasil audit sebagai bahan evaluasi. Pernyataan yang terdengar normatif—bahkan terlalu sering diulang setiap tahun.
“Kami memastikan seluruh OPD kooperatif dan transparan,” tegasnya.
Namun publik punya standar berbeda. Kooperatif bukan berarti bersih. Transparan bukan berarti tanpa celah.
Apalagi, dalam beberapa tahun terakhir, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran daerah di berbagai wilayah terus diuji oleh temuan-temuan BPK yang kerap mengejutkan—mulai dari belanja tak wajar, perjalanan dinas “siluman”, hingga proyek yang tidak berdampak nyata.
Kabupaten Batu Bara kini berada di titik krusial. Jika hasil audit BPK kembali mulus, itu akan menjadi legitimasi kuat. Tapi jika sebaliknya—temuan bermunculan—maka penyerahan LKPD hari ini bisa berubah menjadi awal dari badai besar.
Seremoni sudah selesai. Dokumen sudah diserahkan. Kini bola panas ada di tangan BPK.
Publik menunggu—bukan janji, tapi bukti. (KRO/RD/A)
