BIREUEN/ACEH, KORANPEMBERITAANKORUPSI.ID
05/09/2024.
Ditengah dinamika politik Aceh yang kian memanas menjelang pemilihan gubernur, kritik tajam mengemuka terkait pilihan partai politik dalam menentukan calon gubernur. Banyak pihak menyoroti bahwa partai politik di Aceh cenderung mengusung calon pemimpin secara instan tanpa mempertimbangkan kemampuan mereka dalam membaca dan memahami Al-Qur’an, yang seharusnya menjadi syarat fundamental dalam konteks provinsi yang menerapkan syariat Islam.
Fenomena ini memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat Aceh yang menilai bahwa kualitas calon gubernur yang diusung tidak mencerminkan standar kepemimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Aceh, yang dikenal sebagai provinsi Serambi Mekah, menuntut seorang pemimpin yang tidak hanya cakap dalam administrasi dan politik, tetapi juga harus memiliki pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama, termasuk kemampuan membaca Al-Qur’an dengan baik.
Seorang pengamat politik lokal, yang enggan disebutkan namanya, menyatakan, “Partai politik di Aceh tampaknya lebih mementingkan popularitas dan faktor instan daripada melihat kualitas keagamaan calon. Padahal, dalam konteks Aceh, seorang pemimpin harus bisa menjadi teladan dalam hal agama. Ketidakmampuan calon gubernur dalam membaca Al-Qur’an dengan baik mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap ajaran Islam, dan ini sangat mengkhawatirkan.”
Beberapa tokoh masyarakat juga menyuarakan kekecewaan mereka terhadap partai-partai politik yang mengabaikan nilai-nilai syariat dalam memilih calon pemimpin. Mereka menekankan bahwa Aceh memerlukan pemimpin yang tidak hanya populer, tetapi juga mampu mengimplementasikan syariat Islam dalam setiap kebijakan yang diambil.
“Bagaimana kita bisa mempercayakan kepemimpinan Aceh kepada seseorang yang tidak memahami dan tidak bisa melafalkan ayat-ayat suci Al-Qur’an dengan baik? Ini bukan hanya tentang politik, tapi juga tentang menjaga marwah syariat di Aceh,” ujar seorang ulama dari Bireuen.
Keputusan partai politik yang lebih mengedepankan calon instan ini dinilai tidak hanya merendahkan standar kepemimpinan, tetapi juga berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap penerapan syariat Islam di Aceh. Dalam situasi ini, masyarakat dihadapkan pada dilema untuk memilih calon gubernur yang bukan hanya berkompeten dalam bidang politik, tetapi juga memiliki kapasitas spiritual yang kuat.
Dengan pemilihan gubernur yang semakin dekat, masyarakat Aceh berharap agar partai politik mulai mempertimbangkan kembali pilihan mereka dan lebih mengedepankan calon yang mampu menjadi teladan dalam memimpin provinsi yang kental dengan nilai-nilai Islam ini. (koranpemberitaankorupsi.id)
