Mukomuko, Bengkulu – MediaViral.co Senin (12 Januari 2026)
Kekecewaan mendalam disuarakan masyarakat petani Kelompok Tani Tunas Baru, Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, terhadap pelaksanaan pekerjaan Badan Wilayah Sungai Sumatera VII (BWSS Sumatera VII) yang dinilai asal-asalan, tidak tepat sasaran, dan jauh dari kebutuhan riil petani.
Program yang disebut-sebut menelan anggaran sekitar Rp25 miliar, bagian dari Program Strategis Nasional untuk mendukung swasembada pangan dan peningkatan kesejahteraan petani sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, justru dinilai melenceng jauh dari tujuan awal.
“Pekerjaan yang katanya untuk kesejahteraan petani ini justru tidak menyentuh persoalan utama kami. Terlihat seperti asal jadi saja,” ujar perwakilan Kelompok Tani Tunas Baru kepada awak media dengan nada kecewa.
Irigasi Rusak Parah Sejak 1986 Tak Tersentuh
Salah satu sorotan utama petani adalah saluran irigasi peninggalan tahun 1986, era Presiden Soeharto, yang hingga kini masih menjadi tulang punggung pengairan sawah warga. Saluran sepanjang ±600 meter tersebut mengairi sekitar 25 hektare lahan persawahan, namun kondisinya kini rusak berat dan nyaris tak berfungsi optimal.
Ironisnya, meski anggaran besar digelontorkan, saluran irigasi yang sudah kritis justru tidak tersentuh perbaikan.
“Irigasi kami yang rusak parah tidak mereka lirik sama sekali. Yang diperbaiki justru irigasi di pinggir jalan yang kondisinya masih layak. Itu pun kualitasnya kami duga rendah, seperti hanya ‘mengantar material’,” tegas petani.
Diduga Pilih Lokasi Mudah, Abaikan Petani di Pedalaman
Keluhan petani terfokus pada wilayah BP 1 Kanan di bawah BM 8, tepatnya di depan Mushola Kerinci Dalam, Desa Arah Tiga. Lokasi ini berada sekitar 500 meter dari jalan utama, relatif sulit diakses, dan diduga sengaja diabaikan.
“Kami yang berada jauh dari jalan ini sama sekali tidak disentuh. Seolah-olah kami bukan bagian dari program strategis nasional,” keluh mereka.
Harapan Tinggi Berujung Kekecewaan
Sebelumnya, para petani mengaku sangat gembira saat mendengar Pemda Bengkulu berhasil membawa anggaran besar ke Kabupaten Mukomuko. Mereka berharap besar irigasi tua yang rusak bisa direhabilitasi sehingga produktivitas pertanian meningkat.
Namun realitas di lapangan justru membuat mereka merasa dipermainkan dan diperlakukan tidak adil.
“Katanya program strategis nasional, tapi mana buktinya? Jauh dari harapan,” ungkap petani dengan nada emosional.
Petani Tak Dilibatkan, Hanya Jadi Penonton
Petani juga menyesalkan tidak adanya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan maupun pengawasan proyek. Mereka hanya menerima hasil tanpa diberi ruang menyampaikan kebutuhan yang sebenarnya.
“Kalau bisa dikelola secara swakelola masyarakat atau diawasi ketat sejak awal, mungkin tidak akan terjadi pekerjaan asal-asalan seperti ini,” harap mereka.
Desak BPKP Turun Tangan
Atas kondisi tersebut, masyarakat petani mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi dan audit menyeluruh terhadap pekerjaan irigasi BWSS Sumatera VII.
Mereka menegaskan, dana negara bernilai miliaran rupiah tidak boleh dihamburkan tanpa manfaat nyata, sementara petani sebagai tulang punggung ketahanan pangan justru terabaikan.
BWSS dan Pelaksana Proyek Bungkam
Saat dikonfirmasi awak media, pihak perusahaan pelaksana maupun BWSS Sumatera VII terkesan acuh tak acuh. Hingga berita ini diturunkan, tidak ada respons resmi, memperkuat dugaan minimnya kepedulian terhadap keresahan petani.
(TIM | BM)
