Kotabumi, Lampung Utara — MediaViral.co
Himbauan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara terkait Gerakan Ayah Pengambilan Rapor Anak ke Sekolah justru memicu gelombang kritik keras. Kebijakan tersebut dinilai tidak berpijak pada realitas sosial masyarakat dan mencerminkan ketidakpahaman serius pengambil kebijakan terhadap peran dan beban hidup seorang ayah.
Surat bernomor 800/199304-LU/2025 yang diteken Kepala Dinas Pendidikan Sukatno, S.H., M.H. menuai kecaman karena dianggap menggeneralisasi kondisi ayah seolah seluruhnya memiliki waktu luang, pekerjaan tetap, dan kebebasan meninggalkan pekerjaan kapan saja.
“Ini kebijakan dari ruang ber-AC yang jauh dari lumpur sawah, pelabuhan, proyek bangunan, dan jalanan,” kritik salah satu tokoh masyarakat Lampung Utara. Menurutnya, kepala dinas terlihat gagal memahami bahwa tugas utama ayah adalah bekerja mencari nafkah, sering kali sejak pagi hingga malam, bahkan tidak berada di rumah berhari-hari.
Kebijakan tersebut dianggap tidak sensitif, tidak kontekstual, dan miskin empati sosial, terutama bagi ayah yang bekerja sebagai buruh harian, petani, nelayan, sopir, kuli bangunan, hingga pekerja informal lainnya. Mereka dihadapkan pada pilihan pahit: ke sekolah atau kehilangan penghasilan hari itu.
Alih-alih menawarkan solusi, himbauan ini justru dinilai menekan secara moral dan berpotensi menyudutkan ayah sebagai pihak yang dianggap kurang peduli, padahal absennya mereka di sekolah sering kali merupakan pengorbanan demi dapur tetap berasap.
Lebih jauh, kebijakan ini menunjukkan minimnya kajian lapangan dan ketiadaan pendekatan sosiologis dalam penyusunan instruksi dinas. Tidak ada opsi fleksibel, tidak ada skema alternatif, tidak ada pemahaman bahwa kehadiran fisik bukan satu-satunya bentuk tanggung jawab ayah.
Pengamat kebijakan publik menilai, jika kepala dinas benar-benar memahami dunia pendidikan dan realitas keluarga Indonesia, seharusnya kebijakan yang lahir adaptif dan solutif, bukan sekadar instruksi normatif yang mudah dibuat namun sulit diterapkan.
“Ini bukan soal menolak peran ayah. Ini soal pemimpin yang gagal membaca kenyataan rakyatnya sendiri,” tegas seorang pemerhati pendidikan.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Pendidikan Lampung Utara belum memberikan penjelasan terbuka terkait kritik tajam yang terus mengalir. Publik kini menanti, apakah kebijakan ini akan dievaluasi, atau kembali menjadi contoh kebijakan elitis yang lahir tanpa mendengar suara rakyat. (mediaviral.co)
