Lampung Barat – MediaViral.co
Menanggapi dinamika publik serta pertanyaan dari berbagai pihak terkait kedudukan dan langkah investigasi yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Aliansi Jurnalis Persada (AJP) Lampung Barat, organisasi tersebut secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap guna memberikan klarifikasi hukum (legal standing) secara transparan dan profesional.
Ketua DPC AJP Lampung Barat, Sugeng Purnomo, menegaskan bahwa AJP merupakan organisasi yang sah dan diakui negara secara nasional.
Hal itu dibuktikan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0013654.AH.01.07.TAHUN 2021. Selain itu, organisasi tersebut juga telah tercatat resmi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lampung Barat dengan nomor laporan 220/011/IV.04/2026.
“AJP bukan sekadar perkumpulan tanpa dasar. Kami memiliki legalitas yang kuat di tingkat tertinggi negara. Oleh karena itu, kehadiran kami di Lampung Barat membawa mandat konstitusi untuk menjalankan fungsi kontrol sosial demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih atau good governance,” ujar Sugeng dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/5/2026).
Menanggapi ketidaknyamanan sejumlah pihak atas pergerakan AJP yang dinilai vokal, Sugeng menjelaskan bahwa langkah organisasi dalam menyoroti kebijakan publik, seperti implementasi sistem merit ASN dan pengawasan anggaran daerah, merupakan bagian dari kemerdekaan berserikat dan berpendapat yang dijamin dalam Pasal 28E Ayat (3) serta Pasal 28F UUD 1945.
AJP juga menegaskan posisinya sebagai organisasi yang independen dan tidak berada di bawah koordinasi maupun kendali organisasi profesi lainnya.
“Kami menghormati seluruh organisasi yang ada, namun AJP memiliki independensi mutlak dalam menentukan arah perjuangan organisasi. Kami bekerja berdasarkan data, fakta, dan bukti otentik seperti dokumen, rekaman, serta hasil investigasi lapangan,” tambahnya.
Saat ini, DPC AJP Lampung Barat disebut tengah aktif berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) serta Ombudsman Republik Indonesia guna mengawal laporan terkait dugaan maladministrasi di lingkungan pemerintah daerah.
Langkah tersebut dilakukan untuk memitigasi potensi kerugian daerah serta memastikan aturan hukum tetap ditegakkan.
“Jika ada pihak yang mempertanyakan apa itu AJP, kami menjawab dengan kerja nyata. Kami adalah mitra kritis pemerintah. Ketidaknyamanan pihak tertentu bagi kami merupakan indikator bahwa fungsi pengawasan yang kami jalankan sedang bekerja pada jalur yang benar,” tutup Sugeng.
Melalui rilis tersebut, DPC AJP Lampung Barat juga mengimbau seluruh pemangku kepentingan agar memandang gerakan tersebut sebagai upaya kolektif dalam memperbaiki daerah, bukan sebagai ancaman sektoral terhadap organisasi mana pun.
Aliansi Jurnalis Persada (AJP) merupakan organisasi berbadan hukum yang berfokus pada jurnalistik investigasi, advokasi masyarakat, serta kontrol sosial terhadap kebijakan publik guna mendorong transparansi dan akuntabilitas negara dari tingkat daerah hingga pusat. (mediaviral.co)
