Pesisir Barat, Lampung, 3 April 2026 | MediaViral.co
Sudah berbulan-bulan sejak Jembatan Way Pemerihan ambruk, namun hingga kini belum terlihat langkah nyata dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Akibatnya, ratusan warga di Pekon Way Haru, Kecamatan Bangkunat, harus hidup dalam keterisolasian yang semakin memprihatinkan.
Jembatan yang selama ini menjadi satu-satunya akses utama penghubung empat pekon—Way Haru, Way Tias, Siring Gading, dan Bandar Dalam—kini hanya menyisakan penderitaan bagi masyarakat.
Terpaksa Menantang Maut Demi Bertahan Hidup
Setiap hari, warga dipaksa mempertaruhkan nyawa dengan menyeberangi muara sungai menggunakan rakit bambu seadanya. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada jalur alternatif.
Anak-anak sekolah, ibu hamil, hingga warga lanjut usia harus menghadapi risiko yang sama hanya untuk menjalankan aktivitas dasar.
Situasi ini memunculkan pertanyaan besar: di mana kehadiran negara saat rakyatnya kesulitan seperti ini?
Derita Warga Jadi Ladang Pungutan
Lebih miris lagi, di tengah penderitaan tersebut, muncul praktik pungutan liar berkedok jasa penyeberangan. Warga dikenakan tarif Rp10.000 setiap kali melintas menggunakan rakit.
Dengan perkiraan pendapatan mencapai Rp700.000 per hari atau sekitar Rp21 juta per bulan, publik kini mempertanyakan transparansi pengelolaan dana tersebut.
Apalagi, rakit yang digunakan disebut berasal dari bantuan, bukan usaha resmi yang dikelola secara terbuka.
Wilayah Terisolir, Pemerintah Seolah Abai
Pekon Way Haru yang berada di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan memang dikenal sebagai wilayah terisolir. Namun, kondisi ini justru semakin diperparah dengan ambruknya Jembatan Way Pemerihan.
Alih-alih menjadi prioritas, hingga kini belum ada kejelasan kapan jembatan tersebut akan diperbaiki.
Sikap diam Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, termasuk bupati, dinilai masyarakat sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap nasib rakyatnya sendiri.
Rakyat Bertanya, Pemerintah Harus Menjawab
Pertanyaan demi pertanyaan kini bermunculan dari masyarakat:
Mengapa jembatan yang menjadi urat nadi kehidupan dibiarkan rusak begitu lama?
Ke mana aliran dana pungutan rakit selama hampir satu tahun?
Mengapa tidak ada solusi konkret dari pemerintah daerah?
Jika dibiarkan berlarut-larut, kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan infrastruktur, tetapi juga mencerminkan lemahnya keberpihakan terhadap masyarakat kecil.
“Kami Tidak Butuh Janji, Kami Butuh Aksi!”
Warga empat pekon kini hanya bisa berharap ada tindakan nyata, bukan sekadar janji.
Bagi mereka, Jembatan Way Pemerihan bukan sekadar bangunan, melainkan penghubung kehidupan. Tanpa jembatan itu, mereka seolah terputus dari dunia luar.
Jika pemerintah terus diam, maka penderitaan ini bukan lagi sekadar musibah—melainkan kegagalan nyata dalam melayani rakyat. (mediaviral.co)
