Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Daerah

Gagal Total Bangun Infrastruktur, AMLUM Desak Bupati Lampung Utara Copot Kadis SDABMBK

31
×

Gagal Total Bangun Infrastruktur, AMLUM Desak Bupati Lampung Utara Copot Kadis SDABMBK

Sebarkan artikel ini

Lampung Utara, – MediaViral.co

Gelombang protes terhadap amburadulnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lampung Utara kian memanas. Aliansi Masyarakat Lampung Utara Menggugat (AMLUM) secara terbuka mendesak Bupati Lampung Utara, Hamartoni Ahadis, untuk segera mencopot Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) yang dinilai gagal total menjalankan amanah pembangunan daerah.

Example 300x375

Desakan itu disampaikan AMLUM dalam aksi unjuk rasa, Rabu (21/1/2026). Mereka menilai kerusakan jalan yang meluas di berbagai wilayah Lampung Utara bukan semata faktor alam atau teknis, melainkan akibat buruknya tata kelola proyek dan lemahnya kepemimpinan di internal Dinas SDABMBK.

AMLUM mengungkapkan, pada tahun anggaran 2025 terdapat 24 paket proyek infrastruktur dengan nilai fantastis mencapai Rp27,155 miliar yang dinilai gagal pelaksanaan. Proyek-proyek tersebut justru meninggalkan persoalan baru, mulai dari kualitas pekerjaan yang rendah hingga infrastruktur yang cepat rusak.

“Ini bukan kesalahan alam, ini kegagalan manajemen. Kalau proyek miliaran rupiah gagal, maka yang gagal adalah pemimpinnya,” tegas Koordinator Aksi AMLUM, Arie Permadi, di hadapan peserta aksi.

AMLUM menilai Bupati Lampung Utara tidak bisa lepas tangan. Menurut mereka, lemahnya pengawasan dan pembinaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi salah satu penyebab utama carut-marutnya pembangunan infrastruktur. Atas dasar itu, AMLUM secara simbolis melayangkan “kartu kuning” kepada Bupati Hamartoni Ahadis.

Adapun tuntutan AMLUM tegas dan tanpa kompromi, yakni:

  1. Bupati Lampung Utara bertanggung jawab penuh atas gagalnya pembangunan infrastruktur.
  2. Mencopot Kepala Dinas SDABMBK dari jabatannya.
  3. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kepala OPD, khususnya yang mengelola anggaran besar.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sempat menerima perwakilan massa aksi dan menyatakan akan meneruskan aspirasi tersebut kepada Bupati. Namun AMLUM mengingatkan, jika tuntutan ini diabaikan, aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar siap digelar.

“Ini peringatan keras. Jika suara rakyat terus diabaikan, kami pastikan Lampung Utara akan bergolak,” pungkas Arie. (mediaviral.co)

Example 300250