Lampung Barat – MediaViral.co
DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Lampung Barat bersama perwakilan para kepala desa se-Lampung Barat turut memadati kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Senin, 08 Desember 2025. Mereka bergabung dengan ribuan kepala desa dari berbagai daerah di seluruh Indonesia dalam aksi penyampaian aspirasi dan protes terhadap penundaan pencairan Dana Desa tahap II.
Aksi besar ini dilakukan sebagai respon atas terhambatnya pencairan Dana Desa yang dinilai berdampak langsung pada berhentinya sejumlah program pembangunan di desa. Para kepala desa menilai bahwa penundaan tersebut merupakan konsekuensi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025, yang dianggap tidak berpihak pada kebutuhan operasional dan pelayanan masyarakat di tingkat desa.
Ribuan Kepala Desa Padati Monas
Dengan mengenakan atribut desa masing-masing dan membawa spanduk berisi tuntutan, para kepala desa menyampaikan protes secara terbuka. Situasi di sekitar Monas tampak dipenuhi oleh massa aksi yang datang dari seluruh penjuru Indonesia, termasuk rombongan dari Lampung Barat.
Para kepala desa menilai bahwa pemerintah pusat perlu lebih serius memperhatikan dampak dari penundaan Dana Desa. Mereka menegaskan bahwa desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional, sehingga kebijakan yang mengganggu aliran dana sangat merugikan masyarakat.
Program Prioritas Desa Terhambat
Dalam aksinya, peserta dari Lampung Barat menyampaikan bahwa penundaan Dana Desa tahap II telah menyebabkan terhentinya sejumlah kegiatan yang telah direncanakan dalam APBDes, antara lain:
Pembangunan infrastruktur desa, seperti jalan lingkungan, drainase, dan fasilitas umum lainnya.
Program pemberdayaan masyarakat, termasuk pelatihan UMKM, kegiatan pertanian, dan pengembangan SDM desa.
Pembayaran kegiatan terjadwal, termasuk kegiatan yang sudah memiliki kontrak kerja.
Keterlambatan pencairan ini tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terkait hubungan kerja antara desa dan pihak ketiga yang sudah terlibat dalam proyek desa.
Aspirasi untuk Pemerintah Pusat
Perwakilan DPC APDESI Lampung Barat menegaskan bahwa aksi ini dilakukan sebagai upaya mendorong pemerintah pusat untuk segera meninjau ulang mekanisme pencairan Dana Desa. Mereka berharap pemerintah memberikan solusi konkret agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di desa dapat kembali berjalan normal.
“Kami datang ke Jakarta untuk memperjuangkan hak masyarakat desa. Penundaan ini membuat banyak program terhenti dan berdampak langsung kepada warga. Kami berharap pemerintah segera bertindak,” ujar salah satu kepala desa yang mengikuti aksi.
Menunggu Respons Pemerintah
Hingga berita ini diterbitkan, para kepala desa masih menantikan pernyataan resmi dari pemerintah pusat terkait tuntutan yang disampaikan. Aksi ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi kementerian terkait agar tidak terjadi lagi hambatan pencairan dana yang berdampak pada pembangunan desa. (mediaviral.co)
