Bireuen, Aceh – MediaViral.co
Situasi di halaman Kantor Bupati Bireuen sempat memanas dan nyaris ricuh setelah muncul dugaan adanya provokasi dari seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap para pengungsi yang datang dari Desa Alue Kuta. Dugaan tersebut memicu emosi para pengungsi dan menimbulkan kegaduhan di tengah upaya penanganan bantuan bagi korban terdampak.
Ketua Umum Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas, Arizal Mahdi, yang berada langsung di lokasi kejadian, mengaku menyaksikan sendiri bagaimana suasana yang awalnya kondusif tiba-tiba berubah tegang setelah muncul ucapan dari seorang oknum ASN yang diduga memancing emosi para pengungsi.
Saat itu Arizal tengah melakukan wawancara dengan sejumlah pengungsi yang baru tiba di halaman kantor bupati. Para pengungsi datang untuk menyampaikan keluhan terkait bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) yang hingga kini belum mereka terima.
Namun suasana yang awalnya berjalan tertib mendadak memanas.
“Awalnya situasi tenang. Saya sedang mewawancarai pengungsi dari Alue Kuta. Tapi tiba-tiba suasana berubah panas karena adanya ucapan dari seorang oknum ASN yang memicu emosi sebagian pengungsi,” ungkap Arizal.
Lebih mengejutkan lagi, Arizal mengungkap adanya informasi bahwa para pengungsi sebelumnya diarahkan datang ke kantor bupati. Bahkan muncul dugaan kuat bahwa mereka sengaja diprovokasi agar tetap bertahan di lokasi tersebut.
Jika benar, tindakan ini dinilai sangat berbahaya karena dapat memperkeruh suasana dan menimbulkan kesan seolah-olah pemerintah daerah mengabaikan para pengungsi.
“Kami sangat menyayangkan jika ada pihak yang sengaja memanfaatkan penderitaan pengungsi untuk menciptakan tekanan di ruang publik. Ini persoalan kemanusiaan, bukan panggung politik atau ajang adu domba,” tegas Arizal.
Menurutnya, tindakan provokasi seperti itu bukan hanya memperkeruh keadaan, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah yang saat ini masih berupaya menyelesaikan persoalan bantuan secara bertahap.
Arizal juga menjelaskan bahwa keterlambatan pencairan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) bukan tanpa alasan. Pemerintah daerah saat ini masih melakukan proses verifikasi data penerima bantuan agar tidak terjadi kesalahan penyaluran.
Dari hasil pemeriksaan sementara, ditemukan sejumlah data pengungsi yang belum valid, terutama terkait ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Kami menemukan beberapa data yang tidak sinkron, khususnya NIK. Kalau dipaksakan dicairkan tanpa verifikasi, justru berpotensi menimbulkan masalah baru,” jelasnya.
Proses verifikasi data tersebut, kata Arizal, rencananya akan dilanjutkan kembali setelah Hari Raya Idul Fitri agar bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang berhak.
Namun di tengah proses tersebut, munculnya dugaan provokasi terhadap pengungsi dinilai sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab.
Arizal pun mengingatkan agar tidak ada pihak yang bermain di balik penderitaan para pengungsi demi kepentingan tertentu.
“Jangan jadikan pengungsi sebagai alat tekanan atau komoditas konflik. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah solusi, bukan provokasi,” tegasnya.
Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan. Mereka juga siap menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah agar persoalan bantuan bagi para pengungsi dapat diselesaikan secara transparan, adil, dan bermartabat.
Jika dugaan provokasi ini benar, publik tentu menunggu langkah tegas dari pemerintah daerah untuk menelusuri siapa oknum yang bermain di balik kegaduhan tersebut. Sebab, di tengah penderitaan para pengungsi, tindakan adu domba seperti ini dinilai sebagai bentuk ketidakpekaan yang tidak bisa ditoleransi. (mediaviral.co)
