Serang, Banten – MediaViral.co
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sejatinya menjadi garda terdepan pendidikan alternatif bagi warga kurang mampu. Melalui PKBM, negara membuka akses pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C bagi masyarakat yang terpinggirkan secara ekonomi dan sosial.
Untuk mendukung tujuan tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan mengucurkan Bantuan Operasional Pembelajaran (BOP) dengan nominal yang tidak kecil. Rinciannya, Paket A setara SD sebesar Rp1.300.000, Paket B setara SMP Rp1.500.000, dan Paket C setara SMA/SMK Rp1.800.000 per peserta didik.
Namun ironisnya, temuan di lapangan justru memperlihatkan wajah buram pengelolaan PKBM, yang diduga jauh menyimpang dari tujuan awal program pemerintah.
Tak Ada Aktivitas, Simbol Negara Pun Absen
Berdasarkan hasil investigasi awak media, PKBM Maharani dan PKBM Bakti Warga disinyalir tidak menjalankan kegiatan belajar mengajar secara maksimal. Bahkan, di lokasi PKBM Maharani, awak media tidak menemukan aktivitas pembelajaran maupun keberadaan simbol negara seperti Bendera Merah Putih, yang semestinya menjadi identitas lembaga pendidikan.
Saat media mendatangi PKBM Maharani yang beralamat di Kp. Leuweung Kolot RT 23 RW 05, Desa Malanggah, Kecamatan Tunjung Teja, tidak tampak satu pun aktivitas belajar. Awak media hanya menemui Esti, yang mengaku sebagai anak pemilik PKBM. Ia enggan memberikan keterangan dengan alasan khawatir salah menjawab dan meminta agar konfirmasi langsung kepada kepala sekolah.
Sementara itu, Hj. Suaparti, selaku Kepala PKBM Maharani, tidak berada di tempat. Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp hingga berita ini diterbitkan belum mendapatkan tanggapan.
Awak media juga mencoba menggali informasi ke rumah Kepala Desa Malanggah, namun yang bersangkutan sedang tidak berada di lokasi.
Kegiatan Hanya Seminggu Sekali?
Di lokasi terpisah, PKBM Bakti Warga yang beralamat di Kp. Sebe RT 17 RW 05, Desa Ranca Sumur, Kecamatan Kopo, dikonfirmasi melalui H. Akhad Suja’i, Ketua Yayasan Hijaj selaku pengelola.
Ia menyampaikan bahwa kegiatan belajar mengajar hanya dilakukan setiap hari Minggu.
“Kalau hari ini tidak ada kegiatan, besok ada dari pagi sampai sore,” ujarnya kepada tim media, Sabtu (17/01/2026) pukul 16.30 WIB.
Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan serius, mengingat besarnya dana BOP yang diterima seharusnya sebanding dengan intensitas dan kualitas kegiatan pembelajaran.
Diduga Langgar Aturan dan Mainkan Data Dapodik
Bahrudin, selaku tim investigasi, menegaskan bahwa di Provinsi Banten, khususnya Kabupaten Serang, masih banyak PKBM yang diduga tidak mematuhi regulasi Kementerian Pendidikan.
Beberapa pelanggaran yang disorot antara lain:
Tidak memiliki gedung khusus dan menumpang di lokasi pribadi
Tenaga pendidik tidak sesuai atau tidak terdaftar di Dapodik
Dugaan kegiatan belajar fiktif
Dugaan penggelembungan jumlah siswa
“Kami sangat menyayangkan. Di lapangan masih banyak PKBM yang diduga hanya mengejar dana BOP. Padahal dana itu seharusnya dinikmati langsung oleh peserta didik,” tegas Bahrudin.
Ia menambahkan, jumlah siswa yang dilaporkan ke Dapodik disinyalir tidak sesuai fakta di lapangan, dengan selisih yang dinilai signifikan.
“Jika benar terjadi penggelembungan data, ini jelas merugikan keuangan negara dan merampas hak masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan,” lanjutnya.
Akan Dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum
Atas temuan tersebut, Bahrudin menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri untuk mendorong dilakukannya pemeriksaan menyeluruh.
“Data dan bukti awal sudah kami siapkan. Selanjutnya akan kami serahkan kepada aparat penegak hukum agar dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PKBM yang diduga menyalahgunakan dana BOP,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih membuka ruang klarifikasi bagi pihak-pihak terkait demi keberimbangan informasi. (mediaviral.co)
