Serang, Banten, 25 Februari 2026 – MediaViral.co
Polemik sumber pendanaan kegiatan retreat pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang kian memanas. Perbedaan pernyataan antara Sekretaris Daerah dan Wakil Bupati Serang terkait asal anggaran kegiatan tersebut memicu sorotan tajam publik.
Ketidaksamaan informasi itu dinilai berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan daerah. Di tengah tuntutan transparansi anggaran, muncul dugaan ketidaksinkronan narasi yang hingga kini belum dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Merespons situasi tersebut, Aliansi Mahasiswa Bergerak dan Gerilya menyerukan aksi damai sebagai bentuk kontrol sosial. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Serang untuk membuka secara gamblang sumber pendanaan kegiatan retreat pejabat eselon II.
Empat Sorotan Kritis Mahasiswa
Dalam pernyataan sikapnya, aliansi mahasiswa menyoroti beberapa poin penting:
- Dugaan ketidaksinkronan informasi atau manipulasi narasi terkait sumber anggaran retreat pejabat eselon II.
- Dugaan penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang tidak sesuai peruntukan apabila digunakan untuk kegiatan internal pejabat.
- Dugaan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak disampaikan secara terbuka kepada publik.
- Potensi konflik kepentingan apabila terdapat relasi penyertaan modal pemerintah daerah dengan pihak pemberi CSR.
Menurut mereka, transparansi anggaran bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban yang melekat pada prinsip good governance dan amanat peraturan perundang-undangan.
Aksi Digelar di Pendopo Kabupaten
Aksi damai tersebut dijadwalkan berlangsung pada:
Hari/Tanggal: Kamis, 26 Februari 2026
Waktu: Pukul 14.00 WIB
Tempat: Halaman Pendopo Kabupaten Serang
Estimasi Massa: ±100 orang
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Rohmat Hidayatullah, menegaskan bahwa gerakan ini bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan mendorong klarifikasi resmi.
“Kami hanya ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Transparansi adalah kunci menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tegas Rohmat.
Aliansi Mahasiswa Bergerak dan Gerilya juga mengajak mahasiswa, aktivis, masyarakat sipil, dan insan pers untuk ikut mengawal isu ini. Mereka menilai keterbukaan informasi menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan.
Kini publik menanti: dari mana sebenarnya dana retreat pejabat itu bersumber? Pemerintah daerah diharapkan segera memberikan penjelasan resmi agar polemik tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan yang lebih luas. (mediaviral.co)
