Tanggamus, Lampung – MediaViral.co
Skandal pengelolaan anggaran publikasi di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus kian terang benderang. Anggaran publikasi media senilai ±Rp6,7 miliar tercatat sah dalam APBD, tidak dialihkan, tidak dipotong, namun hingga akhir tahun anggaran tak satu rupiah pun dibayarkan kepada ratusan perusahaan media yang telah menandatangani kontrak resmi.
Fakta ini bukan lagi soal administrasi, melainkan indikasi kuat wanprestasi negara, maladministrasi sistemik, dan dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pengelola anggaran.
Kontrak Ditandatangani, Negara Justru Ingkar Janji
Ratusan media telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bermaterai dengan Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Tanggamus. Kontrak sah, legal, dan mengikat secara hukum.
Namun ironis:
Tidak ada pembatalan kontrak
Tidak ada addendum
Tidak ada surat penghentian resmi
Tidak ada mekanisme penyelesaian
Pembayaran dihentikan sepihak, tanpa dasar hukum.
👉 Ini memenuhi unsur wanprestasi administratif, di mana lembaga negara gagal memenuhi kewajiban yang dibuatnya sendiri.
Pers Diperas Secara Sistemik: Bekerja, Dipakai, Lalu Ditinggalkan
Media telah menjalankan kewajibannya: ✔️ mempublikasikan kegiatan DPRD
✔️ menyampaikan informasi publik
✔️ mendukung transparansi pemerintahan
Namun haknya digantung tanpa kepastian.
Praktik ini menempatkan pers sebagai:
alat publikasi gratis lembaga negara, tanpa jaminan perlindungan dan pembayaran.
Situasi ini bukan hanya merugikan perusahaan pers, tetapi melecehkan profesi jurnalis dan merusak peran pers sebagai pilar keempat demokrasi.
Dalih Administrasi Justru Membuka Bau Maladministrasi
Pihak Humas DPRD Tanggamus, Feri, berdalih pembayaran tidak direalisasikan karena jumlah media “terlalu banyak”.
Dalih ini justru menelanjangi kegagalan tata kelola, karena:
❗ Jika anggaran terbatas, mengapa kontrak tetap ditandatangani?
❗ Jika kapasitas tidak cukup, mengapa verifikasi media terus dibuka?
❗ Jika perencanaan benar, mengapa tidak ada pembatasan sejak awal?
👉 Ini indikasi maladministrasi serius dan perencanaan anggaran fiktif secara fungsi.
Skema Ada, Anggaran Ada, Kontrak Ada — Tanggung Jawab Hilang
Dalam MoU, sistem pembayaran Grade A, B, dan C telah ditetapkan lengkap dengan nilai nominal.
Namun saat media menagih haknya:
DPRD melempar ke Kominfo
Kominfo bukan pihak penandatangan kontrak
Penanggung jawab anggaran menghindar
🔴 Pola lempar tanggung jawab ini membuka ruang “zona gelap” pertanggungjawaban keuangan negara.
Sekwan Bungkam, Akuntabilitas Nol
Upaya konfirmasi langsung kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Tanggamus, Rabu 17 Desember 2025, tidak membuahkan hasil. Sekwan memilih bungkam, berdalih sedang rapat.
Di tengah polemik publik dan kerugian massal media, sikap diam pejabat kunci justru menguatkan dugaan pelanggaran tata kelola dan penghindaran tanggung jawab hukum.
Preseden Berbahaya: Kontrak Negara Tak Lagi Bernilai
Jika kasus ini dibiarkan:
Perjanjian lembaga publik menjadi omong kosong
Media dipaksa bekerja tanpa perlindungan
Kepercayaan publik terhadap DPRD runtuh
Ini bukan sekadar soal uang, tetapi soal integritas institusi negara.
Desakan Terbuka: Audit, Pemeriksaan, dan Penegakan Hukum
Sejumlah pihak kini mendesak:
🔎 BPK RI mengaudit anggaran publikasi DPRD Tanggamus
⚖️ Ombudsman RI memeriksa dugaan maladministrasi
📰 Dewan Pers melindungi hak dan martabat pers
🚨 APH menelaah dugaan wanprestasi dan abuse of power
Kasus Ini Ujian Telanjang Demokrasi Lokal
Apakah pers dihormati sebagai pilar keempat demokrasi,
atau hanya dijadikan alat murah untuk menutupi kegagalan tata kelola dan tanggung jawab pejabat publik?
Publik menunggu. Hukum ditantang. Negara diuji. (mediaviral.co)
