OKI, Sumatera Selatan – MediaViral.co
Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mempertanyakan besaran anggaran program bedah rumah rakyat yang disebut hanya berkisar antara Rp15 juta hingga Rp20 juta per rumah. Pertanyaan tersebut muncul di tengah meningkatnya harga bahan bangunan dan upah tenaga kerja.
Warga menilai biaya tersebut sulit mencukupi untuk melakukan rehabilitasi rumah secara menyeluruh. Harga semen Baturaja, misalnya, disebut telah mencapai sekitar Rp65 ribu per sak. Selain itu, upah tukang saat ini berkisar Rp130 ribu hingga Rp150 ribu per hari, sedangkan kenek atau pembantu tukang mencapai Rp100 ribu hingga Rp120 ribu per hari, dengan jam kerja rata-rata mulai pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB.
“Semen saja sudah Rp65 ribu per sak, belum lagi biaya pasir, batu, besi, dan upah tukang yang tidak murah. Dengan anggaran Rp15-20 juta, bisa saja hanya cukup untuk melakukan perbaikan parsial, bukan rehabilitasi menyeluruh yang sebenarnya dibutuhkan rumah tidak layak huni,” ujar salah satu warga Kayuagung.
Sejumlah masyarakat juga meminta adanya evaluasi ulang terhadap besaran anggaran program tersebut. Menurut mereka, penyesuaian anggaran dengan kondisi harga pasar saat ini sangat penting agar program benar-benar memberikan manfaat optimal bagi penerima bantuan.
“Kita menghargai adanya program ini, namun perlu diperhatikan apakah anggaran yang diberikan sudah sesuai kebutuhan. Jika tidak cukup, maka tujuan utama untuk memberikan rumah layak huni tidak akan tercapai dengan baik,” ungkap warga lainnya.
Diketahui, program rehabilitasi rumah rakyat atau bedah rumah disalurkan melalui dua program pemerintah, yakni Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Meski program tersebut dinilai telah membantu sebagian masyarakat, banyak pihak mengkhawatirkan besaran anggaran yang tersedia belum cukup untuk mendukung perbaikan rumah secara maksimal sesuai kebutuhan di lapangan.
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten OKI bersama dinas terkait dapat melakukan kajian mendalam mengenai besaran anggaran program BSPS dan RTLH, termasuk menyesuaikannya dengan perkembangan harga bahan bangunan dan upah tenaga kerja yang terus berubah.
Selain itu, masyarakat juga meminta adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi warga yang membutuhkan. (mediaviral.co)
