Batu Bara, Sumatera Utara – MediaViral.co
Isu dugaan penyimpangan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Kabupaten Batu Bara kian memanas dan mengguncang perhatian publik. Langkah Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Kabupaten Batu Bara (AMPERA) melaporkan persoalan ini secara resmi ke Kejaksaan Negeri dinilai sebagai tekanan moral keras agar pengelolaan uang rakyat dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.
Sorotan publik semakin tajam setelah terungkap bahwa pihak Kepolisian melalui Polres setempat telah lebih dahulu menerbitkan surat perintah penyelidikan atas perkara yang berkaitan dengan substansi laporan tersebut. Masuknya dua aparat penegak hukum (APH) sekaligus memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: seberapa serius dugaan ini?
Sejumlah elemen masyarakat menilai, situasi tersebut menjadi indikasi kuat bahwa persoalan Dana BKK di Batu Bara bukan isu biasa dan perlu diuji serta didalami secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum.
Koordinator AMPERA, Ahmad Fatih Sultan, menegaskan bahwa laporan yang mereka sampaikan lahir dari keresahan publik terhadap potensi penyalahgunaan keuangan daerah.
“Kami melihat ada indikasi persoalan yang tidak bisa dipandang sebagai kejadian berdiri sendiri. Ini perlu didalami secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada pola yang merugikan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menilai keterlibatan dua institusi penegak hukum menjadi sinyal kuat bahwa perkara ini memiliki tingkat urgensi tinggi.
“Kalau dua APH sudah bergerak, publik pasti bertanya: seberapa serius persoalan ini? Karena biasanya isu biasa tidak sampai memicu perhatian dua lembaga penegak hukum sekaligus,” ujarnya.
Menurut Ahmad, laporan AMPERA murni demi kepentingan masyarakat, bukan agenda kelompok atau organisasi tertentu.
“Dana BKK itu uang rakyat, bukan milik segelintir pihak. Laporan ini adalah suara masyarakat Batu Bara yang ingin keuangan daerah benar-benar dijaga,” tegasnya.
AMPERA menegaskan komitmennya untuk menghormati seluruh proses hukum yang berjalan, namun sekaligus menuntut transparansi dan kejelasan penanganan perkara.
“Masyarakat berhak tahu sejauh mana laporan ini diproses. Jangan sampai laporan publik hanya berhenti sebagai dokumen masuk tanpa tindak lanjut yang jelas,” tambahnya.
Lebih jauh, AMPERA mengingatkan bahwa lambannya atau tidak transparannya penanganan laporan dugaan korupsi berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap komitmen pemberantasan korupsi di daerah.
“Kepercayaan publik itu mahal. Kalau laporan masyarakat tidak ditangani serius, dampaknya bukan hanya hukum, tapi juga legitimasi moral pemerintah dan aparat penegak hukum,” ujarnya.
AMPERA memastikan akan terus mengawal kasus ini secara konsisten melalui jalur konstitusional, pengawasan publik, dan mekanisme hukum yang tersedia.
“Pengawasan publik bukan ancaman. Justru itu bentuk tanggung jawab masyarakat dalam menjaga uang rakyat,” tutup Ahmad Fatih Sultan.
(KRO/RD/A)
