OKU Timur, Sumatera Selatan – MediaViral.co
Aksi kekerasan terhadap aktivis hak asasi manusia kembali mengguncang ruang demokrasi Indonesia. Kali ini, korban adalah Andrie Yunus, sosok yang selama ini dikenal vokal memperjuangkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM.
Peristiwa ini memantik kemarahan Dewan Pimpinan Wilayah Government Against Corruption & Discrimination (GACD) Sumatera Selatan. Mereka menilai kekerasan terhadap aktivis bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan ancaman serius terhadap kebebasan sipil dan kesehatan demokrasi di negeri ini.
Diketahui, Andrie Yunus merupakan Wakil Koordinator Bidang Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, lembaga yang selama ini berada di garis depan mengungkap berbagai dugaan pelanggaran HAM.
Ketua DPW GACD Sumsel, Junirianto, menyebut peristiwa tersebut sebagai sinyal bahaya yang tidak boleh dianggap remeh.
“Jika aktivis yang menyuarakan keadilan justru dibungkam dengan kekerasan, maka yang sedang diserang bukan hanya individu, tetapi juga demokrasi itu sendiri,” tegasnya dalam pernyataan keras, Senin (16/3/2026).
Menurut GACD Sumsel, serangan terhadap aktivis HAM sering kali tidak berdiri sendiri. Ada potensi aktor yang lebih besar berada di baliknya. Karena itu mereka mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak hanya menangkap pelaku lapangan, tetapi juga membongkar kemungkinan adanya dalang yang menggerakkan aksi tersebut.
“Polisi harus bertindak cepat dan tegas. Jangan sampai kasus ini berhenti pada pelaku kecil sementara otak di balik kekerasan justru lolos dari jerat hukum,” kata Junirianto.
GACD Sumsel juga menyoroti bahwa tindakan kekerasan terhadap aktivis mencerminkan masih rapuhnya perlindungan terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia. Padahal, kritik dan kontrol sosial dari masyarakat sipil merupakan pilar penting dalam negara demokrasi.
Organisasi itu memperingatkan bahwa jika kekerasan terhadap aktivis terus dibiarkan, maka iklim demokrasi akan semakin terancam dan masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum.
Selain mendesak pengusutan tuntas, GACD Sumsel juga meminta pemerintah dan aparat keamanan memberikan jaminan perlindungan nyata bagi para aktivis, jurnalis, serta pegiat masyarakat sipil yang menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan.
“Negara tidak boleh kalah oleh intimidasi. Aktivis tidak boleh hidup dalam ketakutan hanya karena menyuarakan kebenaran,” tegas Junirianto.
GACD Sumatera Selatan pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersuara dan mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka menilai, keadilan bagi korban bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga soal menjaga masa depan demokrasi Indonesia agar tidak dibungkam oleh kekerasan.
(mediaviral.co)
