Lampung – MediaViral.co
Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Lampung Tengah benar-benar mengguncang Provinsi Lampung. Peristiwa ini bukan sekadar kasus hukum biasa, melainkan alarm keras bagi seluruh jajaran pemerintahan daerah agar segera berbenah sebelum terlambat.
Menanggapi skandal yang mencoreng wajah birokrasi tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan sikap tegas: perang terhadap korupsi tidak boleh setengah-setengah.
Penegasan keras itu disampaikan Gubernur yang akrab disapa RMD saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lampung Barat, Kamis (18/12/2025). Ia menekankan bahwa OTT di Lampung Tengah harus menjadi pelajaran pahit bagi seluruh kabupaten dan kota di Lampung.
“Ini bukan hanya soal satu kabupaten. Seluruh instansi pemerintah wajib menjadikan kejadian ini sebagai cermin. Kalau tidak berbenah, risikonya jelas: berhadapan dengan hukum,” tegas RMD.
Menurutnya, tata kelola pemerintahan ke depan harus berubah secara nyata, bukan sekadar slogan. Transparansi, keterbukaan anggaran, dan integritas aparatur negara menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar.
“Kita ingin pemerintahan yang lebih baik, lebih terbuka, lebih transparan, dan benar-benar bebas dari praktik korupsi,” lanjutnya dengan nada serius.
RMD juga mengajak seluruh aparatur pemerintahan untuk melakukan introspeksi mendalam. Ia menilai pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil jika hanya dibebankan pada aparat penegak hukum, tanpa kesadaran dan komitmen dari dalam birokrasi itu sendiri.
“Ini tanggung jawab kita bersama. Amanah rakyat harus dijaga, jangan sampai dikhianati,” ujarnya.
Lebih jauh, Gubernur Lampung menekankan pentingnya penguatan pengawasan internal serta keterbukaan penuh dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik. Ia berharap OTT KPK ini menjadi titik balik, bukan sekadar sensasi sesaat.
“Kalau momentum ini tidak dimanfaatkan untuk berbenah, maka kepercayaan publik akan runtuh,” pungkasnya. (Red)
