Cilacap, Jawa Barat — MediaViral.co
Proyek Irigasi Air Tanah Dangkal di Desa Layansari, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, yang dibiayai dari APBD, berubah menjadi panggung dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Proyek yang seharusnya menopang kesejahteraan ratusan petani itu kini justru tersandera masalah serius: kontrak berakhir 15 November 2025, progres tak kunjung rampung, dan kontraktor membangkang.
Sorotan tajam mengarah pada PPK Dinas Pertanian Cilacap serta pelaksana proyek, CV Bintang Surya Kencana. Fakta di lapangan menunjukkan keterlambatan progres yang signifikan, disertai dugaan kuat cacat administrasi dan praktik pemberian paket kerja di luar ketentuan.
Kontraktor Membandel, Abaikan Teguran
Konsultan Pengawas, Dimas, mengungkapkan bahwa CV Bintang Surya Kencana bersikap membandel, mengabaikan seluruh teguran dan evaluasi tertulis.
Lebih mencurigakan, Pelaksana Lapangan (Riyan) dan Direksi perusahaan memilih bungkam saat dikonfirmasi awak media. Sikap ini memunculkan pertanyaan serius: apa yang disembunyikan kontraktor?
Petani Terancam, Dinas Bungkam
Stagnasi proyek ini secara langsung mengancam kepentingan Kelompok Tani Karya Manunggal. Ironisnya, Dinas Pertanian Cilacap dan Kepala Bidang Sarpras juga memilih bungkam ketika dimintai klarifikasi. Sikap ini dinilai sebagai indikasi upaya menutup-nutupi persoalan.
DPRD Temukan Kejanggalan SPK
Keanehan proyek ini semakin terang setelah Komisi B DPRD Cilacap melakukan Peninjauan Kerja (PK). Salah satu temuan krusial adalah keterlambatan penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK).
Anggota DPRD Cilacap, Mulyadi Tanjung (Bang Buyung), melontarkan kritik keras.
“Kenapa hal ini bisa terjadi? Sampai SPK terlambat, ada apa?” tegasnya.
Pertanyaan ini secara langsung mengarah pada Dinas Pertanian sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.
Monev Lemah, Proyek Diduga Dibiarkan Mangkrak
Bang Buyung juga menyoroti lemahnya monitoring dan evaluasi (monev) oleh dinas terkait. Indikasinya jelas: proyek diduga dibiarkan mangkrak dan tidak selesai sesuai kontrak.
Dugaan Mafia Proyek dan “CV Bodong”
Fakta paling mencengangkan datang dari bocoran internal kalangan rekanan. Disebutkan adanya praktik mafia proyek yang mengendalikan distribusi paket pekerjaan di Dinas Pertanian.
Sumber tersebut mengungkap adanya “titipan paket” yang tidak jelas, mengindikasikan intervensi oknum atau pihak luar dalam proses pengadaan.
Yang lebih mengkhawatirkan, muncul dugaan kuat bahwa paket kerja diberikan kepada rekanan yang tidak memiliki legalitas perusahaan yang sah.
Pertanyaan krusial pun mengemuka: 👉 Siapa pejabat di Dinas Pertanian Cilacap yang berani meloloskan entitas fiktif alias “CV bodong”?
Desakan APH Turun Tangan
Melihat rangkaian temuan mulai dari pembangkangan kontraktor, SPK terlambat, lemahnya pengawasan, hingga dugaan manipulasi paket proyek, Mulyadi Tanjung mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) segera bertindak.
“Catatan ini harus menjadi atensi serius Inspektorat, APH, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ditindaklanjuti,” tegasnya.
Bukan Lagi Masalah Teknis
Kegagalan proyek irigasi ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan indikasi kuat jaringan maladministrasi yang mengancam hajat hidup petani dan berpotensi merugikan keuangan negara (APBD/APBN).
Audit total dan pemanggilan terhadap PPK Dinas Pertanian serta Direksi CV Bintang Surya Kencana mutlak dilakukan untuk membongkar tuntas dugaan skandal ini.
(TIM/RED)
