Mukomuko, Bengkulu — MediaViral.co
Ketidakpastian status ratusan tenaga honorer non-database di Kabupaten Mukomuko terus menjadi isu sensitif yang menyedot perhatian publik. Hingga kini, para honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun di berbagai instansi pemerintah daerah masih belum mendapatkan status yang jelas. Hal ini terjadi karena keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) belum diikuti dengan aturan teknis maupun petunjuk pelaksanaan yang menjadi dasar penetapan status mereka.
Situasi ini membuat para honorer berada dalam kondisi serba tidak menentu. Meski setiap hari tetap hadir di kantor untuk menjalankan tugas pelayanan publik — mulai dari administrasi, pelayanan masyarakat, hingga operasional lapangan — mereka tidak mengetahui bagaimana nasib mereka ke depan. Apakah honorarium akan tetap diberikan? Apakah mereka akan diangkat? Atau justru tidak lagi dibutuhkan?
Kondisi tersebut, menurut banyak pihak, bukan hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mengganggu psikologis para tenaga honorer yang selama ini mengandalkan pekerjaan itu sebagai sumber penghidupan keluarga.
Dorongan Kuat dari Pemuda: Diskresi Bupati Dinilai Bisa Jadi Solusi
Di tengah ketidakpastian berkepanjangan ini, muncul desakan dari berbagai elemen masyarakat agar pemerintah daerah mengambil langkah konkret. Suara paling tegas datang dari kalangan pemuda, salah satunya Tokoh Pemuda Mukomuko, Weri Trikusumaria, yang menilai bahwa Bupati Mukomuko perlu mempertimbangkan penggunaan hak diskresi sebagai alternatif penyelesaian sementara.
“Kami berharap bupati mampu menimbang opsi diskresi untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer non-database. Mereka sudah terlalu lama mengabdi, tetapi statusnya belum jelas karena masih menunggu keputusan pusat,” tegas Weri.
Menurut Weri, selama ini upaya pemerintah daerah hanya sebatas pemantauan administratif dan surat-menyurat ke kementerian, namun belum ada langkah progresif atau strategi yang dapat mempercepat kepastian dari pemerintah pusat. Kondisi seperti ini, menurutnya, membuat para honorer “hidup dalam penantian panjang tanpa kejelasan arah.”
Pertemuan Langsung Dinilai Lebih Efektif daripada Surat-Menyurat
Weri menilai pemerintah daerah tidak bisa terus-menerus mengandalkan korespondensi formal jalur surat yang sering memakan waktu lama. Ia menegaskan perlunya pendekatan langsung ke pemerintah pusat untuk menyampaikan kondisi riil di daerah.
“Ia menilai perlunya koordinasi langsung, semisal melakukan pertemuan tatap muka dengan KemenPAN-RB atau bahkan membawa perwakilan honorer non-database untuk menyampaikan kondisi di daerah. Kalau hanya bersurat, tentu kita menunggu balasan. Pertanyaannya, apakah tidak ada upaya untuk bertemu langsung? Atau pemerintah daerah membawa perwakilan tenaga honorer non-database ke kementerian agar masalah ini benar-benar didengar,” jelasnya.
Pendekatan langsung tersebut diyakini dapat mempercepat proses penyampaian informasi sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperjuangkan nasib para honorer.
DPRD Diminta Tidak Pasif dan Berperan dalam Penyelesaian
Selain mendesak bupati, Weri juga menyoroti peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mukomuko. Menurutnya, DPRD memiliki otoritas signifikan, terutama dalam hal anggaran, yang dapat membantu mempersiapkan solusi sementara jika diskresi benar-benar diterapkan.
“DPRD harus terlibat mendorong bupati agar menggunakan diskresi. Mereka punya peran strategis, terutama terkait anggaran gaji honorer non-database. Jangan sampai DPRD hanya menonton dari kejauhan, sementara para honorer yang telah bekerja keras terus terpuruk dalam ketidakpastian,” ujarnya.
Weri menegaskan bahwa penyelesaian persoalan honorer ini membutuhkan kerja bersama antara eksekutif dan legislatif, bukan sekadar saling menunggu atau melempar tanggung jawab.
Honorer Bukan Sekadar Data: Mereka Adalah Manusia yang Mengabdi
Di akhir pernyataannya, Weri kembali mengingatkan bahwa tenaga honorer non-database bukan sekadar deret angka dalam laporan pemerintah. Mereka adalah individu yang memiliki keluarga, kewajiban ekonomi, kebutuhan pendidikan anak, serta harapan akan masa depan yang lebih layak.
“Ini tentang manusia, bukan sekadar data. Jangan biarkan mereka hidup dalam ketidakpastian yang terus-menerus. Kami hanya meminta pemerintah daerah hadir sepenuhnya untuk mereka — memberikan perlindungan, jaminan, dan rasa hormat yang pantas atas kontribusi mereka selama ini,” tutupnya dengan penuh emosi.
(HD) (TIM) (BM)
