Lampung Barat – MediaViral.co
Proyek pembangunan irigasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Pekon Tri Mekar Jaya, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, kembali menuai sorotan tajam. Sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan pekerjaan memunculkan dugaan bahwa proyek tersebut tidak hanya dikerjakan asal-asalan, tetapi juga berpotensi kuat menjadi sarana korupsi yang merugikan keuangan negara.
Dari pantauan langsung tim MediaViral.co pada Minggu (07/12/2025), terlihat bahwa sebagian struktur irigasi tidak dibangun menggunakan material sesuai standar teknis. Pekerjaan paping blok yang semestinya memakai batu seplit serta pemasangan paping blok di seluruh lantai irigasi, justru ditemukan sebagian hanya ditutup campuran semen biasa. Kondisi ini jelas mengindikasikan adanya pemangkasan kualitas yang berdampak pada umur teknis bangunan irigasi.
Absennya Papan Proyek: Sinyal Minimnya Transparansi
Kejanggalan semakin mencolok ketika di lokasi proyek tidak ditemukan satu pun papan informasi pekerjaan. Padahal, pemasangan papan proyek merupakan kewajiban setiap kegiatan yang dibiayai negara, sebagai bentuk keterbukaan publik sekaligus alat kontrol masyarakat terhadap proses pembangunan.
Ketiadaan papan proyek memberi ruang bagi pelaksana untuk menutupi sumber anggaran, nilai kontrak, durasi pekerjaan, hingga pihak pelaksana atau kelompok masyarakat (pokmas) yang bertanggung jawab. Kondisi seperti ini kerap menjadi celah subur terjadinya markup anggaran maupun pengurangan volume pekerjaan.
Dugaan Lemahnya Pengawasan Balai Besar
Program P3-TGAI sendiri berada di bawah naungan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Namun, lemahnya pengawasan disebut-sebut menjadi salah satu akar masalah dalam proyek ini. Pengawasan yang tidak ketat membuka peluang bagi oknum pelaksana nakal untuk mengutamakan keuntungan pribadi ketimbang kualitas pekerjaan.
Beberapa tokoh masyarakat Pekon Tri Mekar Jaya juga mengaku heran dengan pelaksanaan pekerjaan yang dinilai jauh dari standar. Mereka menilai proyek semacam ini seharusnya menjadi program yang memperkuat sektor pertanian, bukan malah berpotensi merugikan petani akibat kualitas bangunan yang tidak tahan lama.
Anggota DPRD Lambar: “Harus Diperiksa, Jangan Ada yang Ditutup-tutupi”
Sorotan tajam juga datang dari seorang anggota DPRD Lampung Barat dari daerah pemilihan Suoh–Bandar Negeri Suoh. Ia menegaskan bahwa proyek tersebut harus segera diaudit dan ditindaklanjuti baik oleh aparat pengawas internal maupun penegak hukum.
“Kalau benar ada pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, ini tidak bisa dibiarkan. Ketua pokmas harus diperiksa. Proyek irigasi seperti ini sangat rawan dijadikan ajang korupsi. Kami meminta agar pihak terkait turun langsung memeriksa dan membuka semua data proyek,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa seluruh program pemerintah, terutama yang bersentuhan langsung dengan petani, harus dijaga mutu dan transparansinya. Bila tidak, maka tujuan peningkatan produktivitas pertanian akan gagal dan justru menimbulkan kekecewaan di masyarakat.
Menanti Penjelasan Resmi Pihak Terkait
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Balai Besar Wilayah Sungai maupun kelompok masyarakat pelaksana proyek belum dapat dikonfirmasi mengenai dugaan penyimpangan tersebut. MediaViral.co masih terus berupaya meminta klarifikasi resmi dari pihak terkait.
Masyarakat berharap agar pemeriksaan terhadap proyek ini dapat dilakukan secara terbuka, sehingga setiap dugaan penyimpangan dapat ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Proyek irigasi yang seharusnya menjadi penopang utama sektor pertanian justru tidak boleh menjadi lahan praktik korupsi yang merusak kepercayaan publik. (mediaviral.co),
