Kayuagung, OKI, Sumatera Selatan — MediaViral.co
Gelombang kritik terhadap kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terus bergulir. Setelah pemangkasan anggaran media mendapat sorotan, kini Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) OKI turut menyampaikan sikap tegasnya: independen tanpa hibah, namun tetap menuntut keadilan sosial sebagaimana amanat Pancasila.
Ketua PPWI OKI, M. Abbas Umar, menegaskan bahwa sejak berdirinya organisasi tersebut di Kabupaten OKI, pihaknya tidak pernah menerima bantuan hibah dalam bentuk apapun dari Pemda OKI.
“SK PPWI OKI turun tahun 2018, dan setiap tahunnya kami rutin melampirkan pemberitahuan sebagai informasi keberadaan organisasi,” ujarnya ketika dimintai tanggapan, Senin (1/12).
Pernyataan ini sekaligus meluruskan asumsi publik terkait penerima hibah daerah, terutama di tengah wacana efisiensi dan realokasi anggaran Pemkab OKI yang menjadi perbincangan hangat dalam beberapa pekan terakhir.
Media Diabaikan, Fungsi Kontrol Sosial Dipertanyakan
Meski tidak terdampak langsung pemangkasan hibah, Abbas Umar menyayangkan sikap Pemkab OKI yang dinilai kurang memberi perhatian terhadap organisasi pers di daerah.
Menurutnya, media memiliki peran vital sebagai penyampai informasi, kontrol sosial, dan jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Kami memahami Pemkab OKI berhak menentukan prioritas anggaran, termasuk efisiensi kepada media. Namun pemerintah daerah seharusnya menyadari pentingnya peran media sebagai mitra dalam pembangunan dan penyampaian informasi yang akurat kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia menilai bahwa efisiensi anggaran jangan sampai menimbulkan kesan diskriminatif atau mengabaikan kelompok tertentu, termasuk insan pers yang selama ini turut berkontribusi dalam memajukan daerah.
Soroti Implementasi Sila ke-5: Jangan Ada ‘Keadilan Pilih-pilih’
Dalam pernyataannya, Abbas Umar secara tegas mengkritisi implementasi sila ke-5 Pancasila: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
“Keadilan sosial itu bukan untuk kelompok tertentu, bukan keadilan hanya untuk organisasi tertentu. Pemerintah daerah harus lebih bijaksana dan berkeadilan dalam mengalokasikan anggaran,” ujarnya.
Ia mendesak agar Pemkab OKI lebih transparan, proporsional, dan merata dalam memberikan ruang serta akses bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi pers yang memiliki peran strategis dalam demokrasi lokal.
Komitmen PPWI OKI: Tetap Independen, Profesional, dan Kritis
Mengacu pada slogan HUT ke-18 PPWI di Sunlake Jakarta, 11 November 2025 yakni “Jadilah pilar keadilan dan kebenaran,” Abbas menegaskan bahwa PPWI OKI memilih untuk tetap berdiri independen, tanpa bergantung pada hibah pemerintah.
“Kami tetap profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik, serta berkomitmen berkontribusi untuk pembangunan daerah melalui pemberitaan yang akurat dan berimbang, apa pun kebijakan efisiensi anggaran Pemda OKI,” jelasnya.
Abbas menambahkan bahwa independensi adalah prinsip utama PPWI OKI. Tidak adanya bantuan hibah justru menjadi motivasi bagi PPWI untuk menjaga kemurnian fungsi pers dalam mengawasi kebijakan publik.
Penutup
Di tengah kebijakan efisiensi Pemkab OKI yang masih menjadi perdebatan, PPWI OKI menegaskan posisinya: independen tanpa dana hibah, namun tetap vokal menyuarakan keadilan anggaran bagi seluruh elemen masyarakat.
Sikap ini sekaligus menjadi pengingat bagi pemerintah daerah bahwa pembangunan tidak hanya berbicara soal fisik dan anggaran, tetapi juga keberpihakan pada prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi.
(Tim/Red)
