Jakarta – MediaViral.co
Fenomena sejumlah pejabat daerah yang turun langsung memperbaiki jalan rusak dengan cara gotong royong bersama warga mulai menuai kritik dari publik. Tindakan yang sekilas tampak sebagai bentuk kepedulian sosial itu justru dinilai sebagian kalangan sebagai indikasi lemahnya kinerja birokrasi dan ketidakmampuan dalam menjalankan fungsi kepemimpinan.
Menurut pengamat kebijakan publik, pejabat publik memiliki kewenangan dan perangkat kerja yang jelas untuk menangani persoalan infrastruktur melalui dinas teknis di bawahnya. Ketika seorang pejabat justru turun langsung memperbaiki jalan dengan sekop dan semen, hal itu dapat diartikan bahwa mekanisme kerja pemerintahan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Seorang pejabat punya otoritas memerintahkan perbaikan jalan melalui anggaran dan instansi teknis. Jika ia memilih turun tangan sendiri di lapangan, itu bukan solusi, tapi sinyal bahwa sistem koordinasi dan fungsi pemerintah daerah lemah,” ujar salah satu pemerhati kebijakan publik di Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Publik juga menilai, aksi gotong royong semacam itu kerap dijadikan panggung pencitraan politik. Dengan tampil di depan kamera bersama masyarakat, pejabat ingin menunjukkan kepedulian, namun lupa bahwa tugas utamanya adalah memastikan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai prosedur serta hasilnya dapat dirasakan masyarakat luas.
Pejabat publik idealnya bekerja dengan membangun sistem yang kuat, bukan sekadar memperlihatkan aksi simbolik. Sebab ketika seorang pejabat lebih sering turun memperbaiki jalan ketimbang memastikan perencanaan dan pengawasan berjalan baik, maka yang diperlihatkan bukan keteladanan, melainkan ketidakefektifan dalam menjalankan amanah.
Masyarakat berharap ke depan, setiap pejabat pemerintah lebih fokus memperkuat kebijakan dan tata kelola, bukan sekadar mencari perhatian publik melalui aksi sesaat yang tak menyentuh akar persoalan. (mediaviral.co)
