Lampung – MediaViral.co
Tertangkapnya mantan Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona, menjadi pukulan berat bagi karier politiknya. Dendi yang sebelumnya digadang-gadang akan maju sebagai Calon Gubernur (Cagub) Lampung pada pemilihan mendatang, kini diprediksi tidak lagi memiliki peluang untuk melanjutkan karier politiknya di tingkat kepala daerah.
Kondisi ini menambah panjang daftar tokoh politik di Lampung yang “tumbang” menjelang atau sesaat sebelum kontestasi pemilihan kepala daerah. Fenomena tersebut memperkuat anggapan publik bahwa politik di Lampung tergolong keras, sarat kepentingan, dan penuh tekanan hukum.
Beberapa contoh kasus sebelumnya memperlihatkan pola yang serupa. Andi Ahmad, mantan Bupati Lampung Tengah, yang digadang maju sebagai calon gubernur, ditangkap oleh Kejati sebelum sempat mendaftar. Hal serupa juga dialami Mustafa, mantan Bupati Lampung Tengah lainnya, yang ditangkap oleh KPK saat mulai menapaki langkah politik menuju Pilgub Lampung.
Kisah politik di Lampung pun mencatat peristiwa unik. Alzier Dianis Thabranie sempat memenangkan Pilgub Lampung, namun tidak pernah dilantik. Jabatan Gubernur justru diberikan kepada Syahrudin ZP.
Di Lampung Utara, pemenang Pilkada justru dikalahkan oleh keputusan KPU yang menetapkan calon yang kalah sebagai pemenang. Sementara di Pesawaran, pemenang Pilkada digugat karena dugaan ijazah palsu, yang berujung pada putusan Pilkada ulang. Hasil akhirnya, calon yang sebelumnya kalah justru dinyatakan menang.
Kini, kasus yang menimpa Dendi Ramadhona memperkuat kesan bahwa politik Lampung masih dilingkupi tarik menarik kepentingan dan tekanan kuat. Bahkan, muncul kabar bahwa Adipati Surya, mantan Bupati Way Kanan dua periode, juga tengah menjalani proses pemeriksaan oleh Kejati Lampung.
Fenomena ini seolah menunjukkan bahwa hampir semua kepala daerah di Lampung tidak luput dari sorotan hukum. Namun, masyarakat berharap agar penegakan hukum dilakukan secara adil dan tidak dijadikan alat politik.
“Kalau bicara soal korupsi, mungkin hampir semua pejabat pernah bersinggungan dengan persoalan itu. Tapi penegakan hukum jangan dijadikan alat politik. Tegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu,” ujar salah satu tokoh masyarakat Lampung.
Deretan kasus yang menimpa para kepala daerah ini menjadi gambaran kerasnya dunia politik di Bumi Ruwa Jurai. Di tengah upaya pemberantasan korupsi, masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat bekerja profesional, transparan, dan tidak berpihak, agar kepercayaan publik terhadap proses hukum tetap terjaga. (***)
