Skandal Keuangan di Lampung Barat: Bapenda dan Bank Lampung Bungkam, AJP Ancam Gelar Aksi Massa

Lampung Barat — MediaViral.co

Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Jurnalis Persada (DPC AJP) Kabupaten Lampung Barat secara resmi melayangkan surat konfirmasi dan klarifikasi kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung Barat serta Pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Lampung (Bank Lampung) Cabang Liwa.

Langkah tersebut dilakukan menyusul temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, Nomor: 33B/T/LHP/DJPKN-V.BLP/PPD.01/05/2026.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Bapenda Lampung Barat dan Bank Lampung Cabang Liwa disebut belum memberikan tanggapan atas surat konfirmasi dan klarifikasi yang dilayangkan DPC AJP.

Salinan dokumen tersebut juga telah disampaikan kepada Ketua DPRD Lampung Barat serta Inspektorat melalui Irbansus.

LHP BPK Ungkap 11 Rekening Titipan

Berdasarkan LHP BPK RI TA 2025 yang menjadi dasar sorotan AJP, disebutkan bahwa sejak 25 Maret 2021 terdapat 11 rekening titipan atas nama PT Bank Lampung yang digunakan untuk menampung berbagai jenis penerimaan pajak daerah.

Penerimaan tersebut antara lain berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pajak reklame, pajak air tanah, Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), serta Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

AJP mempertanyakan keberadaan rekening tersebut karena, berdasarkan temuan yang dikutip dari LHP BPK, rekening-rekening tersebut bukan atas nama resmi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Pembukaan rekening tersebut juga disebut dilakukan tanpa Keputusan Kepala Daerah dan tanpa persetujuan resmi dari Bendahara Umum Daerah (BUD).

Dana yang berada di rekening titipan kemudian dipindahkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) secara kumulatif pada akhir hari. AJP turut menyoroti tidak dicantumkannya rincian Nomor Objek Pajak (NOP) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada setiap transaksi.

AJP Soroti Tata Kelola Keuangan Daerah

DPC AJP Lampung Barat menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas penerimaan keuangan daerah.

AJP juga meminta pihak berwenang mengkaji persoalan tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, AJP meminta aspek kepatuhan perbankan, termasuk prinsip Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD), turut diperiksa oleh pihak yang berwenang.

Terkait dugaan potensi kerugian keuangan daerah maupun dugaan perbuatan melawan hukum, AJP meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh berdasarkan dokumen dan bukti yang tersedia.

AJP Beri Waktu 3×24 Jam

Ketua DPC AJP Lampung Barat, Sugeng Purnomo, menegaskan bahwa pihaknya memberikan waktu 3×24 jam sejak surat diterima kepada pihak terkait untuk memberikan jawaban dan klarifikasi resmi.

Jika tidak ada tanggapan, AJP menyatakan siap menggandeng masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), aliansi mahasiswa, serta insan pers untuk menggelar aksi massa.

Aksi tersebut, kata AJP, ditujukan untuk mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kejaksaan maupun Kepolisian, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar menindaklanjuti temuan dan dugaan pelanggaran sebagaimana dipersoalkan berdasarkan LHP BPK RI TA 2025.

Redaksi: Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini merupakan sorotan dan pernyataan pihak AJP berdasarkan dokumen yang mereka jadikan dasar. Pihak Bapenda Lampung Barat dan Bank Lampung memiliki hak jawab dan kesempatan untuk memberikan klarifikasi atas pemberitaan tersebut. (mediaviral.co)