Ketua GRIB Jaya Pesisir Barat Lampung Pitriawan Kunjungi Dinas PMP, Bahas Kerja Sama Pengawasan Dana Desa

Pesisir Barat, Lampung | 03 September 2026 — MediaViral.co

Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan pekon yang bersih, transparan, dan akuntabel, Ketua Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Pitriawan, bersama Koordinator Lapangan (Korlap) Huzairi, melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (PMP) Kabupaten Pesisir Barat.

Kunjungan tersebut bertujuan membangun kerja sama dan kemitraan dalam rangka mendorong pengawasan serta pendampingan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan anggaran desa agar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, pihak GRIB Jaya menyampaikan komitmennya untuk berperan aktif sebagai mitra strategis pemerintah melalui fungsi kontrol sosial. Pengawasan tersebut diharapkan dapat memastikan pemanfaatan anggaran desa berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut GRIB Jaya, anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk pembangunan desa harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Anggaran tersebut diharapkan mampu mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta berbagai program kemasyarakatan yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Pitriawan menegaskan bahwa keberadaan GRIB Jaya di tengah masyarakat harus memberikan dampak positif.

“Kehadiran GRIB Jaya harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Anggaran negara yang dikucurkan untuk desa harus dapat dirasakan melalui pembangunan dan program pemberdayaan yang tepat sasaran,” ujarnya.

Kunjungan kerja tersebut mendapat sambutan baik dari Dinas PMP Kabupaten Pesisir Barat. Kedua pihak sepakat bahwa keterlibatan masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan yang memiliki legalitas, diperlukan untuk mendorong keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di tingkat pekon.

Melalui kerja sama tersebut, GRIB Jaya berharap dapat membantu meminimalkan potensi persoalan dalam pelaksanaan program desa serta mendorong aparatur pekon agar menjalankan program pembangunan secara tertib, transparan, kondusif, dan sesuai dengan regulasi.

Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah dan elemen masyarakat, pengelolaan anggaran desa diharapkan semakin terbuka sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan target pembangunan yang telah ditetapkan. (mediaviral.co)