Batu Bara, Sumatera Utara – MediaViral.co
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara yang digelar pada Selasa (31/03/2026) di ruang paripurna menjadi sorotan. Agenda penyampaian jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Nota LKPJ dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Batu Bara, Rodial, unsur Forkopimda, seluruh anggota DPRD, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, Bupati Batu Bara tidak hadir secara langsung dan diwakili oleh Asisten I, Renol Asmara. Sementara itu, Plt Sekretaris DPRD diwakili oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Herryawan, S.T., M.Si.
Dalam penyampaiannya, pemerintah Kabupaten Batu Bara menyampaikan apresiasi kepada Fraksi Gerindra yang dinilai memiliki pandangan sejalan, khususnya terkait pentingnya efektivitas pelaksanaan dan penggunaan anggaran serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Meski demikian, pernyataan tersebut dinilai masih bersifat normatif. Hingga kini, masyarakat belum melihat langkah konkret yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas anggaran maupun optimalisasi PAD.
Pemerintah daerah juga mengapresiasi dukungan terhadap program Universal Health Coverage (UHC) yang telah berjalan. Namun, di balik apresiasi tersebut, pemerintah mengakui bahwa indeks kepuasan pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan.
Ke depan, pemerintah Kabupaten Batu Bara menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan serta mengoptimalkan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat. Pernyataan ini kembali menimbulkan pertanyaan, mengingat evaluasi serupa telah berulang kali disampaikan tanpa hasil yang signifikan di lapangan.
Selain itu, terkait peningkatan kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya tenaga kesehatan, pemerintah menyebut akan melakukan kajian lebih lanjut. Kebijakan tersebut akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, yang selama ini kerap menjadi kendala dalam peningkatan kesejahteraan aparatur.
Menanggapi pandangan Fraksi Amanat Nasional dan Fraksi Golongan Karya, pemerintah daerah menyampaikan terima kasih atas apresiasi terhadap capaian realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 yang hampir mencapai 100 persen. Sementara itu, komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah tercatat mencapai 93,08 persen.
Meskipun capaian tersebut tergolong tinggi, publik menilai bahwa keberhasilan angka-angka tersebut belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Rapat paripurna ini diharapkan tidak hanya menjadi agenda formal tahunan, tetapi benar-benar menjadi momentum evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah. Masyarakat kini menunggu langkah nyata, bukan sekadar pernyataan dan rencana yang terus diulang setiap tahun. (mediaviral.co)
