Lampung Barat — MediaViral.co
Panggung pengawasan keuangan kembali dibuka. Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin, resmi memasuki fase krusial dengan mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan LKPD Tahun 2025 oleh BPK RI, Kamis (2 April 2026).
Momen ini bukan sekadar seremoni tahunan. Ini adalah awal dari ujian sesungguhnya: apakah predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih selama 15 tahun berturut-turut mampu dipertahankan, atau justru mulai goyah di tengah sorotan audit?
Entry Meeting: Gerbang Awal “Pengadilan Keuangan” Daerah
Kegiatan yang digelar oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V (PKN V) BPK RI di Jakarta ini menjadi tanda dimulainya pemeriksaan laporan keuangan daerah tahun anggaran 2025.
Seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota turut ambil bagian. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengikuti kegiatan secara virtual dari Aula Pesagi Setdakab.
Dirjen PKN V BPK RI, Widhi Widayat, menegaskan bahwa entry meeting bukan sekadar formalitas, melainkan langkah penting untuk:
Menyamakan persepsi
Memperkuat komitmen kepala daerah
Menegakkan akuntabilitas pengelolaan keuangan
“Kami mengapresiasi seluruh pemerintah daerah yang telah menyampaikan laporan keuangan tepat waktu,” ujar Widhi.
WTP 15 Tahun: Prestasi atau Tekanan?
Di balik capaian gemilang selama 15 tahun berturut-turut, tersimpan tantangan besar. Bupati Parosil Mabsus secara terbuka menyatakan komitmennya untuk mempertahankan predikat tersebut.
“Kami berharap dapat mempertahankan WTP dan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Namun di sisi lain, publik mulai bertanya:
Apakah konsistensi WTP benar-benar mencerminkan sistem yang solid, atau justru menjadi tekanan besar untuk tetap “terlihat sempurna”?
Transparansi Diuji, Komitmen Dipertaruhkan
Parosil menegaskan bahwa capaian WTP bukan sekadar simbol, melainkan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah.
Ia juga menekankan komitmen untuk:
Meningkatkan transparansi
Memperkuat akuntabilitas
Menjalankan tata kelola keuangan yang bersih
“Kami akan memastikan seluruh proses keuangan berjalan transparan dan akuntabel,” tegasnya.
BPK Masuk, Semua Mata Tertuju
Masuknya BPK dalam proses audit semester I tahun 2026 menjadi momentum krusial. Rekomendasi dan temuan nantinya akan menjadi cermin nyata kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Bupati Lampung Barat pun mengaku siap bekerja sama penuh dengan tim auditor.
“Kami siap menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK demi perbaikan ke depan,” tutup Parosil.
Publik Menunggu: Tetap Bersih atau Mulai Terbuka?
Dengan dimulainya pemeriksaan ini, satu hal menjadi sorotan:
Apakah Lampung Barat akan kembali mempertahankan gelar WTP tanpa cela,
atau justru audit kali ini membuka fakta-fakta yang selama ini tersembunyi?
Waktu dan hasil pemeriksaan BPK akan menjawab. (mediaviral.co)
