Kayuagung, OKI, Sumatera Selatan — MediaViral.co
Dugaan praktik “main gelap” dalam proyek-proyek bernilai di bawah Rp500 juta di Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) kian mencurigakan. Bukan sekadar kelalaian, publik mulai mencium adanya pola sistematis: proyek berjalan, tetapi papan informasi justru menghilang.
Fakta di lapangan menunjukkan sejumlah pekerjaan infrastruktur seperti jalan dan drainase hingga proyek di lingkungan sekolah berjalan tanpa identitas yang jelas. Tidak terlihat papan proyek, tidak ada informasi anggaran, serta tidak diketahui siapa pelaksana kegiatan tersebut.
Kondisi ini dinilai bukan lagi sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut transparansi yang diduga sengaja diabaikan.
“Bagaimana kami mau percaya kalau dari awal saja sudah tidak terbuka? Tidak ada papan proyek, tidak ada informasi. Ini uang rakyat, bukan uang pribadi,” ujar seorang warga.
Yang lebih mengejutkan, muncul dugaan bahwa papan proyek bukan hanya tidak dipasang, tetapi juga sengaja dihilangkan. Beberapa sumber menyebutkan papan sempat dipasang di awal pekerjaan, namun kemudian tidak lagi terlihat.
“Ada yang lebih aneh. Papan sempat ada, tapi kemudian disembunyikan. Ini bukan kebetulan. Seperti ada yang ingin menutup-nutupi sesuatu,” ungkap sumber di lapangan.
Jika dugaan ini benar, publik menilai proyek-proyek kecil justru berpotensi menjadi celah bagi oknum untuk menghindari pengawasan. Nilai proyek yang di bawah Rp500 juta kerap dianggap tidak terlalu menjadi sorotan, sehingga pengawasan dinilai lemah.
Masyarakat pun berharap agar hal ini tidak kembali terjadi pada tahun 2026. Mereka meminta pemerintah daerah dan pihak pengawas untuk lebih tegas dalam memastikan setiap proyek berjalan sesuai aturan, termasuk kewajiban memasang papan informasi.
“Jangan anggap ini hal kecil. Justru dari yang kecil inilah kebocoran besar bisa terjadi. Kalau dibiarkan, ini bisa menjadi masalah serius,” kata warga lainnya.
Sorotan kini tertuju pada pihak terkait, mulai dari dinas teknis hingga aparat pengawas. Publik berharap ada langkah nyata, bukan sekadar imbauan, untuk memastikan transparansi dalam penggunaan anggaran.
Jika tidak ada yang disembunyikan, maka seharusnya tidak ada alasan untuk menutup informasi kepada masyarakat.
Tahun 2026 pun menjadi momentum penting untuk membuktikan komitmen terhadap keterbukaan. Publik berharap praktik proyek tanpa identitas tidak lagi terulang, dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran dapat dipulihkan. (Tim/Red)
