Kayuagung, OKI, Sumatera Selatan – MediaViral.co
Penggunaan anggaran perjalanan dinas DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menjadi sorotan publik di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dijalankan pemerintah daerah. Besarnya alokasi dana tersebut dinilai tidak sejalan dengan upaya penghematan yang saat ini digaungkan.
Sejumlah kalangan menilai, kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan belum menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat. Kunjungan kerja, baik di dalam maupun luar daerah, dianggap lebih bersifat formalitas dan belum menghasilkan program atau kebijakan yang signifikan.
“Di saat banyak sektor penting mengalami pengurangan anggaran, perjalanan dinas justru tetap besar. Ini menimbulkan pertanyaan mengenai prioritas penggunaan anggaran,” ujar seorang warga.
Selain itu, muncul pula kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan anggaran. Publik menilai bahwa anggaran perjalanan dinas rawan terhadap praktik mark-up maupun laporan kegiatan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Kondisi ini semakin menjadi perhatian karena dilakukan di tengah kebijakan efisiensi yang seharusnya menyasar seluruh pos belanja yang tidak prioritas. Masyarakat berharap adanya evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran tersebut.
Seorang aktivis masyarakat menyampaikan bahwa transparansi menjadi hal penting untuk menjawab berbagai pertanyaan publik.
“Pemerintah daerah dan DPRD perlu membuka secara jelas penggunaan anggaran perjalanan dinas agar masyarakat dapat mengetahui manfaat dan hasil yang diperoleh,” ujarnya.
Publik juga mendorong aparat pengawas, seperti inspektorat, kepolisian, dan kejaksaan, untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak DPRD Kabupaten OKI belum memberikan tanggapan resmi terkait sorotan yang berkembang di tengah masyarakat. (mediaviral.co)
