Bireuen, Aceh | MediaViral.co
Kesabaran masyarakat Kabupaten Bireuen tampaknya sudah di ujung batas. Pabrik padi bantuan pemerintah yang seharusnya menjadi simbol kesejahteraan kini justru menjelma menjadi “bangkai proyek” yang memicu kemarahan luas. Lebih mengejutkan, proyek ini diduga berdiri di atas lahan milik pribadi seorang anggota DPR RI—sebuah fakta yang membuat publik mencium aroma skandal yang lebih besar.
Fasilitas bantuan dari Kementerian Pertanian RI itu kini terbengkalai tanpa aktivitas. Tak ada produksi, tak ada manfaat, hanya bangunan diam yang menjadi saksi bisu dugaan carut-marut pengelolaan anggaran negara.
Di tengah kondisi tersebut, petani justru menjadi korban. Mereka tetap harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menggiling gabah ke luar desa. Harapan akan peningkatan ekonomi berubah menjadi beban baru yang terus menekan kehidupan mereka.
Namun yang paling mengundang kemarahan adalah isu kepemilikan lahan. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa lokasi pabrik diduga merupakan tanah milik Haji Ruslan Daud, anggota DPR RI dari PKB. Jika benar, ini bukan sekadar kelalaian—ini bisa menjadi indikasi kuat konflik kepentingan yang terang-terangan.
Publik pun bertanya keras: apakah negara sedang “menyewa diam-diam” lahan milik pejabatnya sendiri? Atau justru ada praktik yang sengaja disembunyikan?
“Kalau ini benar, ini bukan lagi soal proyek gagal. Ini potensi penyalahgunaan kekuasaan yang sangat serius,” ujar salah satu warga dengan nada geram.
Ketiadaan kejelasan status hukum lahan—apakah dihibahkan, dilepas, atau tetap menjadi milik pribadi—menjadi titik paling krusial. Tanpa kejelasan itu, proyek ini berpotensi menjadi bom waktu hukum yang sewaktu-waktu bisa meledak.
Ketua Umum Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas, Arizal Mahdi, bahkan menyebut kasus ini sebagai “tamparan telak” bagi akal sehat publik.
“Ini bukan sekadar mangkrak. Ini seperti ada sesuatu yang sengaja dibiarkan. Negara menggelontorkan anggaran, tapi hasilnya nihil. Kalau benar berdiri di atas tanah pribadi pejabat, maka ini bukan hanya pelanggaran etika—ini bisa masuk kategori penyimpangan serius,” tegasnya.
Ia mendesak aparat penegak hukum untuk tidak bermain aman. Menurutnya, penyelidikan harus dilakukan secara total dan tanpa kompromi, termasuk menelusuri siapa saja yang berperan dalam penentuan lokasi hingga proyek itu akhirnya mangkrak.
“Jangan sampai hukum tumpul ke atas. Kalau rakyat kecil bisa diperiksa, pejabat publik juga harus diperlakukan sama. Tidak boleh ada yang kebal,” tambahnya tajam.
Secara hukum, proyek ini berpotensi menyerempet berbagai pelanggaran serius jika terbukti merugikan keuangan negara. Undang-undang dengan tegas mengatur bahwa setiap rupiah anggaran negara harus dikelola secara transparan, efektif, dan bebas dari konflik kepentingan.
Namun hingga kini, belum ada satu pun klarifikasi resmi yang mampu meredam gejolak. Diamnya pihak terkait justru memperkuat kecurigaan publik bahwa ada sesuatu yang sengaja ditutup rapat.
Kini, tekanan publik semakin membesar. Masyarakat tidak hanya menuntut penjelasan—mereka menuntut pembongkaran total.
Jika aparat penegak hukum terus lamban, bukan tidak mungkin kasus ini akan menjadi simbol baru kegagalan negara dalam melindungi kepentingan rakyatnya sendiri.
Satu hal yang pasti: publik tidak lagi butuh janji—mereka menuntut bukti. (mediaviral.co)
