Lampung Utara – MediaViral.co
Situasi kian panas dan nyaris tak terkendali. Dugaan 24 paket proyek “siluman” dalam APBD Lampung Utara 2026 kini bukan lagi sekadar bisik-bisik, melainkan telah berubah menjadi tuduhan terbuka yang mengguncang legitimasi anggaran daerah.
Gelombang protes memuncak di gedung DPRD Lampung Utara, Selasa (17/3/2026). Massa DPD-PGK Lampura turun dengan satu tuntutan: bongkar dugaan permainan anggaran! Namun alih-alih transparan, pembahasan justru “diamankan” dalam audiensi tertutup. Publik pun curiga—ada apa yang tak boleh diketahui?
Dipimpin Eksadi, aksi ini membedah kejanggalan yang dinilai tak masuk akal. Proyek yang gagal dilelang pada 2025, tiba-tiba muncul kembali dalam APBD 2026. Bagi massa, ini bukan kebetulan—melainkan indikasi kuat adanya skenario terselubung dalam penyusunan anggaran.
Belum reda, muncul rencana pinjaman jumbo Rp150 miliar ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Di tengah dugaan cacat prosedur, langkah ini dinilai seperti menambah bensin di atas api.
PGK Lampura pun melempar tuntutan keras tanpa basa-basi:
Copot pejabat terkait yang dianggap bertanggung jawab
Bongkar peran Tim TAPD yang diduga menyisipkan proyek
Seret persoalan ini ke ranah hukum tanpa kompromi
Tolak pinjaman daerah yang dinilai sarat risiko
“Kalau ini benar, ini bukan lagi soal salah administrasi—ini bisa mengarah pada dugaan penyimpangan anggaran,” ujar salah satu orator dengan nada tinggi.
Di sisi lain, Ketua DPRD Lampung Utara, Yusrizal, tetap bertahan pada posisinya. Ia menyebut semua proyek telah melalui mekanisme dan menyalahkan pergantian pejabat sebagai penyebab gagalnya lelang sebelumnya.
Namun pernyataan itu justru memicu gelombang skeptisisme baru.
Publik mulai bertanya lebih keras: ini murni prosedural, atau ada sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi?
Tekanan politik ikut menguat. Ketua DPC Partai Gerindra Lampura, Farouk Danial, menegaskan bahwa konflik ini berpotensi berlanjut ke meja hijau.
“Kalau memang ada pelanggaran, biarkan pengadilan yang membuktikan. Jangan ada yang merasa paling benar sebelum diuji secara hukum,” tegasnya.
Kini, APBD Lampung Utara 2026 berada di ujung tanduk.
Bukan hanya dipersoalkan, tapi mulai kehilangan kepercayaan publik.
Jika dugaan ini terbukti, maka yang terjadi bukan sekadar polemik—melainkan potensi skandal anggaran yang bisa menyeret banyak pihak.
Satu hal yang tak bisa dihindari:
Kebenaran mungkin bisa ditunda, tapi tidak bisa disembunyikan selamanya. (mediaviral.co)
