Serang, Banten – MediaViral.co
Dunia pendidikan di Kabupaten Serang kembali diguncang. Puluhan massa dari LSM Komunitas Pemantau Korupsi (KPK) Nusantara Perwakilan Banten menggeruduk Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Serang. Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan ledakan kemarahan atas dugaan praktik kotor yang disebut-sebut masih merajalela di lingkungan pendidikan.
Dengan membawa spanduk dan melakukan orasi keras di depan kantor dinas, massa menuding masih maraknya pungutan liar, bisnis buku LKS, pungutan paguyuban, hingga dugaan permainan proyek pembangunan sekolah yang dinilai selama ini dibiarkan tanpa pengawasan serius.
Koordinator lapangan aksi, Aminudin, menegaskan kedatangan mereka adalah bentuk protes keras terhadap buruknya pengelolaan dunia pendidikan di Kabupaten Serang.
“Ini bukan isu kecil. Ini persoalan serius yang menyangkut masa depan pendidikan. Masih ada pungutan liar, jual beli buku LKS, pungutan paguyuban, hingga biaya Bimtek di satuan SD yang membebani guru dengan dalih pelatihan Calon Kepala Sekolah (CKS) dan asesmen calon kepala sekolah,” tegas Aminudin dalam orasinya.
Menurutnya, praktik tersebut bukan hanya merugikan guru dan sekolah, tetapi juga mencederai komitmen pemerintah daerah yang sebelumnya menggembar-gemborkan program sekolah gratis.
LSM KPK–Nusantara Banten bahkan menilai Dinas Pendidikan Kabupaten Serang gagal total dalam melakukan pengawasan. Mereka membeberkan sejumlah persoalan yang dianggap sebagai bukti bobroknya tata kelola pendidikan di daerah tersebut.
Di antaranya:
Masih bebasnya praktik jual beli buku LKS dan pungutan liar di sekolah.
Pungutan yang dilakukan oleh paguyuban atau komite sekolah yang dinilai membebani guru dan orang tua siswa.
Kegiatan Bimtek dan pelatihan yang diduga menjadi ajang pungutan terhadap guru SD.
Proyek pembangunan gedung SD dan SMP tahun anggaran 2024–2025 yang diduga sarat permainan dan rawan praktik korupsi.
Aminudin bahkan menyebut kondisi ini sebagai alarm bahaya bagi dunia pendidikan di Kabupaten Serang.
“Kalau dibiarkan, dunia pendidikan bisa berubah menjadi ladang bisnis oknum. Sekolah gratis hanya jadi slogan, sementara pungutan masih terus berjalan di lapangan,” ujarnya lantang.
LSM KPK–Nusantara Banten juga menuntut transparansi dan tindakan tegas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Mereka meminta agar seluruh dugaan pungutan serta pengelolaan proyek pendidikan diaudit secara terbuka.
Tak hanya itu, massa juga memperingatkan bahwa aksi ini hanyalah langkah awal. Jika tuntutan mereka tidak direspons serius, pihaknya siap membawa persoalan ini ke aparat penegak hukum hingga melakukan aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar.
Aksi tersebut menjadi sinyal keras bagi pemerintah daerah. Publik kini menunggu, apakah Dinas Pendidikan Kabupaten Serang berani membersihkan dugaan praktik kotor di tubuhnya, atau justru memilih diam di tengah gelombang protes yang semakin membesar. (mediaviral.co)
