Banten – MediaViral.co
Aroma pemborosan anggaran kembali memicu kemarahan publik. Ratusan massa dari berbagai LSM dan organisasi masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Lembaga Aksi Pergerakan (KALAP) Provinsi Banten mendatangi Kantor Gubernur Banten untuk melayangkan protes keras terhadap dugaan pemborosan anggaran dalam APBD Provinsi Banten 2026.
Aksi ini bukan sekadar demonstrasi biasa. Massa menuding anggaran daerah yang berasal dari pajak rakyat justru “dibakar” untuk kegiatan yang dinilai tidak produktif seperti perjalanan dinas, rapat-rapat, makan minum hingga kegiatan seremonial.
Koordinator aksi KALAP, Amrul, secara terang-terangan membongkar sejumlah pos anggaran yang dinilai sangat fantastis di lingkungan DPRD Provinsi Banten, antara lain:
Perjalanan dinas DPRD Banten: lebih dari Rp81 miliar
Makan minum rapat dan reses: sekitar Rp38 miliar
Belanja pakaian dinas: lebih dari Rp10 miliar
Belanja akomodasi SKPD: sekitar Rp9 miliar
Menurut Amrul, angka-angka tersebut sangat mencederai rasa keadilan masyarakat. Di tengah berbagai persoalan ekonomi dan kebutuhan pembangunan daerah, anggaran justru diduga dihabiskan untuk fasilitas dan kegiatan internal pejabat.
“Kami meminta Gubernur Banten segera melakukan evaluasi serius sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Aturan itu jelas: anggaran yang tidak produktif harus dipangkas hingga 50 persen. Jangan sampai uang pajak rakyat hanya habis untuk perjalanan dinas dan acara seremonial,” tegas Amrul dalam orasinya.
Tak hanya menyoroti soal anggaran, KALAP juga membuka dugaan persoalan lain di sektor infrastruktur. Danlap Presidium KALAP, Sapani, menuding sejumlah proyek jalan di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Banten tahun anggaran 2025 diduga bermasalah dan tidak sesuai spesifikasi teknis.
Beberapa proyek yang disorot antara lain:
Pelebaran ruas jalan Gunungsari – Mancak – Anyar
Pekerjaan ruas jalan Serang – Petir (Simpang Boru)
Pembangunan jembatan Baros – Petir
Pelebaran ruas jalan Pakupatan – Bendung (Bangdes)
Sapani menyebut, dalam pelaksanaannya diduga terdapat ketidaksesuaian dengan satuan harga produk barang serta standar pekerjaan di lapangan.
“Kami tidak akan diam. Jika perusahaan pelaksana proyek jalan dalam program pembangunan yang disebut sebagai program ‘Bang Andra’ tidak segera dievaluasi, kami akan kembali turun dengan aksi yang lebih besar,” tegasnya.
KALAP juga memastikan bahwa aksi ini hanyalah awal. Jika tuntutan mereka tidak mendapat respons serius dari pemerintah daerah maupun DPRD Provinsi Banten, gelombang demonstrasi susulan akan kembali digelar.
“Ini uang rakyat. Jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton sementara anggaran triliunan rupiah diduga habis untuk kepentingan elite,” pungkas Sapani disambut sorakan massa. (mediaviral.co)
