OKI, Sumatera Selatan – MediaViral.co
Dunia pers di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sedang berada di titik paling genting. Di bawah kepemimpinan Muchendi, anggaran media yang sebelumnya masih berada di angka Rp700 juta pada tahun 2025 kini dipangkas hingga tersisa sekitar Rp300 juta. Lebih mengejutkan lagi, beberapa tahun sebelumnya anggaran tersebut bahkan pernah menyentuh angka Rp3 miliar.
Pemangkasan tajam ini langsung memicu kemarahan dan kekecewaan di kalangan insan pers. Banyak yang menilai kebijakan tersebut bukan sekadar efisiensi anggaran, tetapi berpotensi menjadi pukulan telak bagi keberlangsungan media lokal dan kebebasan pers di daerah.
Seorang wartawan senior di OKI berinisial Tz bahkan secara terang-terangan mempertanyakan sikap pemerintah daerah yang dinilai mulai menjauh dari media.
“Apakah pemerintah daerah sekarang tidak lagi membutuhkan pers? Atau memang suara kritis media ingin diredam?” ujarnya dengan nada geram.
Menurutnya, media selama ini menjadi salah satu garda terdepan dalam menyampaikan informasi kepada publik serta menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Namun dengan anggaran yang terus dipangkas, banyak pihak khawatir ruang gerak media di OKI akan semakin tertekan.
Praktisi hukum nasional H. Alfan Sari turut menyoroti keras kebijakan tersebut. Ia menegaskan bahwa pers bukan sekadar pelengkap dalam sistem pemerintahan, melainkan salah satu pilar utama demokrasi.
“Pers adalah pilar keempat demokrasi. Ketika pemerintah memiliki anggaran besar untuk menjalankan roda pemerintahan, maka pers juga seharusnya diberi ruang dan dukungan agar mampu menjalankan fungsi kontrol dan memberikan informasi yang berimbang kepada masyarakat,” tegasnya.
Kritik pedas juga datang dari Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) OKI yang menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk ketidakpekaan pemerintah terhadap peran strategis media.
“Kami sangat menyayangkan keputusan ini. Pemangkasan anggaran secara drastis seolah menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi memandang insan pers sebagai mitra pembangunan. Padahal tanpa media yang kuat, transparansi dan demokrasi di daerah bisa terancam,” ujarnya.
Di tengah situasi ini, muncul pertanyaan besar yang kini mulai bergema di kalangan jurnalis dan masyarakat: apakah kebijakan tersebut benar-benar murni karena efisiensi anggaran, atau justru menjadi sinyal melemahnya dukungan pemerintah terhadap kebebasan pers?
Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin ekosistem media di OKI akan semakin terpuruk. Para pelaku media pun berharap pemerintah daerah segera membuka ruang dialog dan meninjau ulang kebijakan tersebut sebelum krisis kepercayaan terhadap pemerintah dan kemerdekaan pers di daerah semakin membesar. (mediaviral.co)
