Aceh Utara – MediaViral.co
Polemik jabatan rangkap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memanas. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Utara yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik), Jamaluddin, mengaku telah melaporkan seorang wartawan ke Polda Aceh**.
Pengakuan tersebut disampaikannya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon. Langkah itu diambil menyusul pemberitaan yang menyoroti rangkap jabatan dirinya sebagai Sekda sekaligus Kadisdik Aceh Utara.
Banjir Kritik dan Hujatan Netizen
Pemberitaan terkait rangkap jabatan tersebut memicu gelombang reaksi di media sosial. Sejumlah netizen melontarkan kritik keras, bahkan menyebut Jamaluddin sebagai pejabat yang terlalu lama bertahan di lingkar kekuasaan dan dianggap memonopoli jabatan strategis.
Isu lain yang turut mencuat adalah sorotan terhadap harta kekayaan pejabat di lingkungan Pemkab Aceh Utara. Sebagian pihak mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas pejabat publik, terutama mereka yang menduduki posisi strategis dalam waktu lama.
Rangkap Jabatan Jadi Sorotan
Secara aturan, rangkap jabatan di lingkungan pemerintahan memiliki batasan dan mekanisme tertentu. Publik pun mempertanyakan apakah penunjukan tersebut telah sesuai regulasi dan melalui prosedur yang sah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terkait polemik tersebut, termasuk klarifikasi mengenai laporan yang disebut telah dilayangkan ke Polda Aceh.
Transparansi dan Kebebasan Pers
Kasus ini juga memunculkan diskusi soal kebebasan pers dan hak kritik terhadap pejabat publik. Di satu sisi, pejabat memiliki hak hukum jika merasa dirugikan. Di sisi lain, media memiliki fungsi kontrol sosial dalam sistem demokrasi.
Publik kini menanti:
Apakah laporan tersebut benar telah diproses?
Bagaimana tanggapan resmi Pemkab Aceh Utara?
Apakah rangkap jabatan tersebut sesuai aturan perundang-undangan?
Perkembangan kasus ini dipastikan akan terus menjadi perhatian masyarakat Aceh Utara dan insan pers. ,(mediaviral.co)
