Simalungun, Sumatera Utara – MediaViral.co
Program bantuan makan gratis di SD Swasta Muhammadiyah 02 Perdagangan menjadi sorotan publik. Sekolah berstatus akreditasi A dengan NSS 104070417065 dan NPSN 10259815 tersebut diduga menyalurkan paket makanan kepada siswa yang dinilai tidak sebanding dengan nominal anggaran Rp15.000 per porsi.
Berdasarkan dokumentasi yang diterima MediaViral.co pada Selasa (24/02/2026), paket makanan yang dibagikan kepada siswa terlihat hanya berisi satu buah roti, satu buah pir, dua buah jeruk, serta satu bungkus kecil makanan ringan. Temuan ini memicu tanda tanya besar dari sejumlah orang tua murid dan masyarakat sekitar terkait kelayakan gizi serta transparansi penggunaan anggaran.
Sejumlah pihak menilai, apabila benar anggaran sebesar Rp15.000 per siswa dialokasikan untuk satu porsi, maka menu yang diberikan seharusnya memenuhi standar gizi seimbang dan mencukupi kebutuhan nutrisi anak usia sekolah. Ketidaksesuaian antara nilai anggaran dan kualitas makanan yang diterima siswa memunculkan dugaan adanya pengurangan mutu, bahkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program.
Jika dalam pelaksanaannya ditemukan unsur penyalahgunaan anggaran yang bersumber dari keuangan negara, maka hal tersebut dapat masuk dalam ranah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan ancaman pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara.
MediaViral.co mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun serta aparat penegak hukum untuk segera melakukan klarifikasi dan audit menyeluruh terhadap program bantuan makan gratis tersebut. Langkah ini penting guna memastikan transparansi, akuntabilitas, serta terpenuhinya hak siswa untuk mendapatkan asupan makanan yang layak dan bergizi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak sekolah maupun instansi terkait diharapkan segera memberikan keterangan resmi agar polemik yang berkembang di tengah masyarakat tidak semakin meluas.
(Rijal)
