Lampung Utara | MediaViral.co
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Di tengah semangat pemerintah menghadirkan makanan sehat bagi anak sekolah, balita, hingga ibu hamil dan menyusui, publik mulai bertanya: apakah anggaran per porsi benar-benar cukup dan dikelola secara transparan?
Berdasarkan rincian yang beredar, MBG membagi dua kategori porsi berdasarkan jenjang pendidikan dan kebutuhan gizi.
Untuk porsi kecil, yang diperuntukkan bagi PAUD, TK, SD kelas 1–3, dan balita, total anggaran mencapai Rp13.000 per porsi. Rinciannya, Rp2.000 untuk biaya sewa tempat dan fasilitas, Rp3.000 untuk operasional seperti upah relawan, listrik, dan transportasi, serta Rp8.000 untuk bahan baku makanan.
Sementara itu, porsi besar bagi SD kelas 4–6, SMP, SMA/SMK, ibu hamil, dan ibu menyusui dialokasikan Rp15.000 per porsi. Dari jumlah tersebut, Rp2.000 digunakan untuk sewa, Rp3.000 untuk operasional, dan Rp10.000 untuk bahan baku makanan.
Jika ditelaah, komposisi anggaran menunjukkan bahwa hampir sepertiga dana habis untuk biaya non-bahan pangan. Pertanyaannya, apakah Rp8.000 hingga Rp10.000 cukup untuk memenuhi standar gizi seimbang di tengah harga bahan pokok yang terus berfluktuasi?
Di satu sisi, pemerintah mengklaim program ini mengusung prinsip transparan, terukur, dan tepat sasaran. Namun di sisi lain, pengawasan publik menjadi kunci agar anggaran miliaran rupiah yang beredar di berbagai daerah tidak menyisakan celah penyimpangan.
Program yang menyasar generasi penerus bangsa ini tentu tidak boleh sekadar menjadi proyek seremonial. Setiap rupiah yang dialokasikan harus benar-benar berubah menjadi asupan bergizi di atas piring anak-anak sekolah.
MBG adalah program mulia. Tetapi tanpa kontrol ketat dan keterbukaan di lapangan, angka-angka di atas kertas bisa saja berbeda dengan realitas di meja makan. Publik berhak tahu, dan pengawasan harus terus berjalan. (mediaviral.co)
