Simalungun, Sumatera Utara – MediaViral.co
Penerapan aturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di kawasan industri strategis nasional kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei (KEK Sei Mangkei).
Berdasarkan informasi dari sejumlah narasumber, kawasan tersebut menerapkan aturan wajib penggunaan helm pengaman bagi setiap orang yang masuk dan beraktivitas di area tertentu. Aturan ini seharusnya menjadi standar mutlak dalam mencegah risiko kecelakaan kerja di lingkungan industri.
Namun, di lapangan muncul dugaan penerapan yang tidak konsisten.
WNA Disebut Bebas, Pekerja Lokal Wajib Patuh
Sejumlah tenaga kerja asing atau Warga Negara Asing (WNA) disebut-sebut bebas keluar masuk kawasan tanpa menggunakan helm pengaman. Sementara itu, pekerja lokal diwajibkan mematuhi aturan tersebut secara ketat.
Jika informasi ini benar, maka muncul pertanyaan serius: apakah standar keselamatan diterapkan secara setara bagi seluruh pekerja?
Aturan K3 semestinya berlaku tanpa diskriminasi, baik bagi tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja asing. Ketidaktegasan dalam penegakan aturan berpotensi menciptakan kecemburuan sosial di lingkungan kerja sekaligus meningkatkan risiko kecelakaan.
Berpotensi Bertentangan dengan Regulasi
Apabila terjadi pembiaran terhadap pelanggaran aturan keselamatan kerja, maka hal tersebut dapat bertentangan dengan sejumlah ketentuan perundang-undangan, antara lain:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Peraturan perusahaan dan standar operasional prosedur (SOP) di kawasan industri
Sebagai kawasan industri strategis, KEK Sei Mangkei dituntut menjaga profesionalisme, disiplin, serta kepatuhan terhadap regulasi nasional. Kelalaian dalam penegakan K3 bukan hanya persoalan administratif, tetapi menyangkut keselamatan jiwa pekerja.
Minta Evaluasi dan Penertiban
Masyarakat dan pekerja berharap pihak pengelola KEK bersama instansi pengawas ketenagakerjaan segera melakukan evaluasi menyeluruh. Transparansi dan ketegasan dalam penegakan aturan dinilai menjadi kunci agar kawasan industri tetap tertib, aman, dan berintegritas.
Keselamatan kerja bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban hukum dan moral. Jika aturan dibuat, maka harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Tanpa ketegasan, standar keselamatan hanya akan menjadi slogan di gerbang kawasan industri. (mediaviral.co)
